Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Sekolah Tidak Dipaksa Segera Terapkan Kurikulum Merdeka

📅 Jumat, 26 Apr 2024, 03:13 WIB | Oleh:
Sekolah Tidak Dipaksa Segera  Terapkan Kurikulum Merdeka Doc: Koran Jakarta/M.Ma'ruf
Ket. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, usai Diskusi PB PGRI "Fun Public Education International", di Jakarta, Kamis (25/4).

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Memastikan bahwa sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka untuk segera menerapkan kurikulum tersebut. Pasca disahkan sebagai kurikulum nasional, masih ada sekitar 20 persen sekolah belum menerapkan kurikulum tersebut.

"Dan ini yang 20 persen nggak ada paksaan harus gitu. Tapi kan bisa belajar dulu gitu," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril, dalam Diskusi PB PGRI "Fun Public Education International", di Jakarta, Kamis (25/4).

Iwan mengatakan, proses transisi Kurikulum Merdeka dilakukan bertahap dengan mengedepankan gotong royong antar guru. Di sisi lain, pihaknya juga mengadvokasi pemerintah daerah, termasuk menggerakan Balai Guru Penggerak.

Dia menambahkan, sekolah yang telah menerapkan Kurikulum MErdeka bisa membantu implementasi Kurikulum Merdeka. Kolaborasi juga bisa dilakukan antara jenjang satuan pendidikan. "Intinya, menurut saya, semua jenjang harus berkolaborasi untuk dapat saling membantu mengeluarkan ekosistem pelaksanaan di Kurikulum Merdeka ini," jelasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menekankan, jangan sampai pergantian kurikulum dilakukan tergesa-gesa. Menurutnya, jangan sampai perubahan kurikulum menjadi di akhir jabatan menteri menjadi kebiasaan ke depannya.

"Yang kami inginkan tidak ada keinginan setiap ada menteri selesai harus ada kurikulum baru. Itu tidak mengurangi prestasi mereka, tapi pada umumnya ngotot pengen," terangnya.

Unifah memberi catatan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka yang justru menambah beban guru. Menurutnya, yang perlu diperkuat untuk Kurikulum Merdeka adalah memperkuat hubungan antara guru dengan peserta didik.

"Zaman sekarang mereka mendapat materi dari mana saja. Yang diperlukan sekarang bagaimana karakter dan motivasi belajarnya. Sekarang justru guru tidak punya waktu untuk itu," katanya. ruf/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp84.400/...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

35 menit yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
Ekonomi
Berpotensi Melemah Lanjutan...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.