RI Tidak Punya Keunggulan Komparatif dalam Menarik Investor

» Untuk mengurus investasi di Indonesia sangat birokratis dan juga kerap ditemui perilaku aparat yang korup.

» Kesiapan teknologi dan inovasi, SDM dan regulasi yang pasti bisa menjadi faktor penentu investasi.

JAKARTA - Banyaknya insentif yang ditawarkan pemerintah kepada investor asing agar masuk menanamkan modalnya di Indonesia tetap tidak membuat investor menanamkan modalnya, terutama investor-investor besar. Mereka hanya sebatas menyampaikan pernyataan minat investasi, tetapi tidak kunjung merealisasikannya.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan kenapa investor besar kerap urung merealisasikan investasinya ke dalam negeri, karena Indonesia tidak punya keunggulan komparatif dibanding negara Asia Tenggara lainnya.

"Indonesia kalah bersaing dari Thailand, Malaysia, dan khususnya Vietnam. Untuk industri nonpadat karya, Indonesia tidak ada keunggulannya," tegas Anthony.

Hal lain yang menyebabkan investor berpaling karena untuk mengurus investasi di Indonesia sangat birokratis dan juga kerap ditemui perilaku koruptifnya yang membuat investor enggan meneruskan rencana investasinya.

"Pejabat di kita hanya pencitraan saja," tegas Anthony.

Sementara itu, Direktur Narasi Institut, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pemberian insentif yang berlebihan kepada beberapa perusahaan kurang direspons, sehingga membuat Indonesia seolah-olah mengemis dan hanya diberi investasi recehan. Hal itu pula mencerminkan tidak adanya kebijakan yang jelas terkait investasi.

"Memang benar, selama sembilan tahun terakhir, pemerintah telah memberikan berbagai insentif, termasuk Incentive for New Investment, namun dampaknya terhadap peningkatan investasi dari perusahaan besar belum signifikan. Istilahnya, kita ngemis, bahkan korbankan kepentingan nasional, tapi hasilnya nol," kata Achmad.

Pengambil kebijakan, jelas Achmad, harus mampu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta ekspektasi perusahaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Diplomasi investasi bukan hanya tentang memberikan insentif, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat, memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi investor, serta menyediakan solusi yang dapat mendorong investasi jangka panjang.

"Policy makers juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan konsisten, transparan, dan mudah dipahami oleh investor. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan menarik investasi yang berkelanjutan," tandasnya.

Dengan pendekatan yang lebih cerdas dan strategis dalam diplomasi investasi, Indonesia pasti dapat memaksimalkan potensi investasi dan memajukan pertumbuhan ekonomi negara.

"Jangan pernah obral insentif tanpa kebijakan yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Nggak bakal laku. Visi misi pembangunan jangka panjang negara harus benar-benar dirasakan investor dan juga masyarakat Indonesia secara luas, itu kuncinya," papar Achmad.

Dihubungi terpisah, Peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan pekerjaan rumah (PR) pemerintah tidak sedikit untuk membujuk perusahaan high-tech membuka lini produksinya di dalam negeri. Ada faktor kesiapan teknologi dan inovasi, sumber daya manusia (SDM), hingga regulasi yang bisa menjadi faktor penentu investasi.

Jika faktor- faktor tersebut tidak memadai, maka investor medium-high tech tidak akan melirik Indonesia. Contohnya saja dukungan terhadap inovasi, yang menjadi penting bagi perusahaan tersebut. Mulai dari dukungan fiskal hingga hak atas kekayaan intelektual (HAKI) itu akan menentukan keputusan investasi perusahaan teknologi," ucapnya.