Kompetensi SDM Jadi Tantangan Utama

JAKARTA - Kondisi mismatch atau ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kebanyakan dari lulusan program studi di rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah belum siap pakai karena kurang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

"Belum ada link and match yang kuat antara perguruan tinggi dengan industri di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah," ujar Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Nur Hidayah dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta, Kamis (4/4).

Merujuk pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Nur menyebutkan jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya sekitar 231 orang pada 2018. Masih merujuk pada MEKSI 2019-2024, berdasarkan pemaparan data statistik perbankan syariah, diketahui hanya 9,1 persen pegawai bank syariah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Dengan kata lain, mayoritas pegawai bank syariah diisi oleh lulusan ekonomi konvensional, bahkan lulusan non-ekonomi.

"Terjadi disparitas kualifikasi dan kompetensi pegawai pada industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang mampu diserap hanya sekitar 10 persen, sementara sekitar 90 persen SDM yang bekerja di sektor ini bukan berasal dari lulusan prodi ekonomi dan keuangan syariah," kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Nur menilai, para lulusan dari rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih belum dilengkapi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh industri. Program studi-program studi (prodi) ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), juga belum banyak membekali mahasiswanya mengenai kemampuan analisa kritis dan teknikal.

Selain itu, lulusan ekonomi dan keuangan syariah juga perlu memiliki kemampuan digital yang mumpuni sehingga dapat memenuhi tuntutan industri yang saat ini gencar melakukan transformasi digital.

Kemauan Politik

Pada kesempatan sama, mantan anggota DPR periode 2014-2019 Hakam Naja menilai para pembuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, perlu memperkuat keberpihakan dan komitmen mereka untuk dapat mengembangkan perekonomian syariah nasional secara optimal. Menurutnya, kemauan politik (political will) dan kepemimpinan yang baik merupakan kunci untuk mendorong semua sektor untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi syariah nasional.

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah menunjuk satu lembaga untuk mengoordinasikan dan memimpin berbagai program pengembangan ekonomi syariah agar upaya-upaya yang dilakukan pada sektor ekonomi makro, keuangan, maupun riil dapat terintegrasi dengan baik.

Hakam berpendapat bahwa pola pengembangan ekonomi syariah yang saat ini diterapkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) perlu ditata kembali, mengingat saat ini terdapat berbagai macam peta jalan ekonomi syariah yang dibuat oleh instansi yang berbeda-beda.