8 Aspek Penting Memastikan Keberlanjutan Industri Nikel dari Hulu ke Hilir

Anggi M. Lubis, The Conversation dan Robby Irfany Maqoma, The Conversation

Isu mengenai hilirisasi nikel Indonesia tengah panas beberapa tahun ke belakang. Ambisi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sentra produksi baterai kendaraan listrik (EV) dunia membuat aktivitas seputar komoditas tambang ini jadi sorotan.

Semenjak Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan, produksi dan ekspor nikel Indonesia naik tajam. Tak berhenti di situ, pemerintah menargetkan 30 smelter baru nikel beroperasi tahun ini, jauh di atas 2023 yakni 13 smelter.

Di balik itu semua, segudang kontroversi membayangi sektor nikel. Dampak lingkungan dan sosial penambangan dan hilirisasi nikel-mulai dari deforestasi, susutnya biodiversitas, pencemaran air dan udara hingga pergeseran ruang hidup masyarakat-kerap menjadi topik pemberitaan. Belum lagi gonjang-ganjing larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hingga ambruknya harga nikel karena pasokan melampaui kebutuhan.

Isu nikel bahkan sempat terpolitisasi dan jadi ajang saling serang selama Pemilu 2024. Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jelas menunjukkan niatnya melanjutkan program nikel Jokowi.

Bagi Indonesia-negara produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia berdasarkan data Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS)-hilirisasi tampak menjadi keniscayaan. Namun, proses ekstraksi dan pemberian nilai tambah yang berkelanjutan masih menjadi pertanyaan.

Untuk menjawab hal ini, The Conversation Indonesia mewawancarai Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute; Putra Hanif Agson Gani, kandidat doktor Minerals and Energy Resources Engineering dari UNSW Sydney; dan Krisna Gupta, senior fellow dari Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) untuk membedah aspek-aspek apa saja yang penting untuk menjamin industri nikel yang berkelanjutan dari hulu ke hilir.

1. Meluruskan narasi industri nikel

Putra mengatakan bahwa persoalan keberlanjutan industri nikel di Indonesia cukup rumit mengingat isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelindan. Masalah menjadi kian kusut karena potensi konflik kepentingan akibat pejabat dan aparat tingkat nasional maupun daerah terlibat dalam pengelolaan nikel. Kepentingan kekuasaan berisiko membuat diskursus tentang nikel mudah digiring ke isu tertentu yang cenderung sempit.

Sebagai contoh, narasi hilirisasi nikel yang selama ini digaungkan Jokowi acap dikaitkan dengan ambisi Indonesia sebagai produsen baterai EV dunia. Padahal, sebanyak 70% nikel Indonesia digunakan untuk pembuatan baja antikarat (stainless steel), diikuti oleh penggunaan lainnya seperti logam campuran (8%), pelapisan logam (8%), pengecoran (8%), baterai (5%), dan lainnya (1%). Baja antikarat merupakan bahan utama berbagai jenis barang rumah tangga seperti sendok, garpu, hingga gedung pencakar langit dan kincir angin.

"Di gambaran saya, kita tidak akan pernah menjadi raksasa kendaraan listrik dunia. Itu yang menurut saya misleading," ujar Putra. Saat ini, penelitian Putra menunjukkan bahwa Indonesia hanya menguasai 0,4% dari kue baterai listrik dunia.

Menurut Putra, kuatnya narasi industri nikel untuk pengembangan baterai EV membuat diskusi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan industri nikel tak bisa menyeluruh. Walau begitu, hilirisasi nikel untuk bahan baku baterai tetap perlu dilakukan bersamaan dengan produk turunan lainnya, sembari pemerintah meluruskan ambisi dan narasi yang terlanjur menjadi percakapan publik.

2. Insentif untuk dekarbonisasi dan pengolahan limbah

Menurut Hanif dari UNSW Sydney, industri pertambangan dan pengolahan pada hakikatnya sulit untuk bisa benar-benar "bersih" secara lingkungan.