8 Aspek Penting Memastikan Keberlanjutan Industri Nikel dari Hulu ke Hilir

Evaluasi ini, kata Krisna, juga perlu diikuti dengan kajian perbandingan menyeluruh: apakah keuntungan dari kebijakan insentif untuk smelter lebih besar dari manfaat ekspor bijih nikel.

"Bisa jadi ini malah lebih rugi daripada ekspor nikel mentah aja. Perlu dipikirkan apakah insentif-insentif ini sustainable mengingat trajectory hilirisasi menuju EV (dengan baterai nikel) sepertinya belum terlihat jelas," tambahnya.

Krisna turut menganjurkan pemerintah memperkuat kerja sama rantai pasok nikel antarnegara alih-alih melarang ekspor yang tak selamanya menguntungkan Indonesia.

"Seharusnya investasi yang masuk ke Indonesia terkait hilirisasi nikel bisa lebih bersaing dan (nikel Indonesia) diperebutkan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara, alih-alih cuma dari beberapa negara saja. Keinginan Indonesia tergabung dengan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) bisa jadi membantu, jika pemerintah Indonesia bisa merasionalisasi aturan-aturan investasi di negara-negara OECD," tutur Krisna.

7. Menyusun peta jalan yang matang

Baik Krisna maupun Putra mempertanyakan sejauh apa sebetulnya Indonesia bisa menerapkan hilirisasi nikel. Apalagi, menurut Putra, Cina tengah mengalami kelebihan pasokan baterai listrik.

"Aku rasa pertanyaan sekarang adalah roadmap seperti apa yang sebenarnya realistis bisa Indonesia capai untuk hilirisasi nikel, itu yang belum terjawab," ujar Putra.

Sementara, menurut Krisna, Indonesia perlu mengecek kembali sejauh mana minat investor mengembangkan hilirisasi nikel di Indonesia. "Jika tidak bisa sampai mobil, mungkin motor juga oke. Jika sampai batre, ya, sudah. Atau bahkan jika sampai stainless steel juga rasanya bukan hal buruk kok," kata dia.

Hanif dari UNSW Syndey berpendapat sudah waktunya pemerintah mencari turunan produk nikel lainnya yang berpotensi memberikan nilai tambah-tak melulu untuk baterai. Pasalnya, nikel banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari peralatan dapur sampai peralatan elektronik, hingga kebutuhan lain yang menyokong berbagai sektor industri.

8. Praktik pertambangan berkelanjutan

Dengan memadukan berbagai aspek di atas, menurut Hanif, sudah waktunya istilah sustainable mining practices (SMP) atau praktik tambang berkelanjutan tak hanya jadi jargon. Pengawasan dari Kementerian ESDM pun perlu diketat.

Indonesia dapat meniru negara-negara lain yang terbilang berhasil menerapkan praktik berkelanjutan. Hanif mencontohkan usaha Kanada yang melakukan elektrifikasi peralatan tambang dengan sumber energi biomassa.

Perusahaan juga bisa membeli International Renewable Energy Certificates. Sertifikat ini berguna untuk menunjukkan seberapa besar kapasitas listrik mereka berasal dari energi terbarukan.