8 Aspek Penting Memastikan Keberlanjutan Industri Nikel dari Hulu ke Hilir

4. Membatasi ekspansi

Untuk mengatasi dampak lingkungan, menjaga kelangsungan cadangan, dan memperbaiki harga nikel yang jeblok di pasaran, Putra menganggap pembatasan ekspansi industri nikel patut menjadi jalan keluar.

Putra mengatakan anjloknya harga nikel menjadi bukti yang mementahkan argumen pemerintah bahwa eksploitasi nikel bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Penambangan nikel besar-besaran sejak 2013 justru membuat pasokan melimpah sehingga harganya tak sekinclong satu dekade silam.

Putra menambahkan, lagi-lagi, pembatasan ekspansi sebaiknya bermula dari sisi hilir alias smelter. Sebab, produksi bijih nikel turut terpengaruh dengan permintaan fasilitas pengolahan. Walhasil, pembatasan smelter, menurut dia, lambat laun akan memperbaiki harga bijih nikel.

"Semakin cepat pertumbuhan smelter, pertumbuhan ore (bijih) dan deforestasi mau gak mau harus mengikuti…Setiap kita tambah satu smelter ya itu growth rate-nya untuk deforestasi harus tambah," ia menambahkan.

5. Memperkuat eksplorasi dan data cadangan nikel

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sempat menyatakan bahwa cadangan bijih nikel kadar tinggi Indonesia, umumnya untuk pembuatan baja, akan habis dalam enam tahun. Meski pernyataan APNI ditepis pemerintah, ini bisa menjadi catatan bahwa nikel Indonesia tidak abadi.

"Cek dengan benar cadangan nikel Indonesia. Apakah ada eksplorasi baru? Apakah lokasi tambang baru ada di daerah hutan lindung?," ujar Krisna dari CIPS.

Hanif dari UNSW Sydney pun turut menggarisbawahi pengurangan dampak lingkungan penting dimulai sejak tahap pencarian sumber daya. Eksplorasi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, menurut dia, dapat menciptakan desain tambang yang minim deforestasi dan risiko lingkungan lainnya.

6. Pasar yang berkelanjutan: evaluasi larangan ekspor dan perkuat kerja sama

Keberlanjutan ekonomi industri nikel tak semata seputar aktivitas produksi. Situasi pasar dan nilai keekonomian nikel pun harus menjadi perhatian. Tanpa keuntungan yang memadai, transisi menuju keberlanjutan besar hanya tampak seperti angan-angan.

Menurut Krisna, pemerintah perlu mengevaluasi apakah keringanan pajak (tax holiday) dan kewajiban pengusaha smelter menyerap produk lokal benar-benar mendorong keberlanjutan. Apalagi, di tengah tuntutan tersebut, pemerintah justru memberikan insentif pajak bagi kendaraan listrik berbaterai non-nikel.

"Jika memang insentif-insentif ini tidak sustainable/tidak bikin industri lebih maju dari posisi saat ini, sebaiknya dipertimbangkan untuk direvisi," ujar dia.