Mutu Ekspor Komoditas Pala Ditingkatkan

JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terus berupaya meningkatkan mutu ekspor biji pala. Salah satunya, melalui peningkatan infrastruktur mutu dengan menyediakan laboratorium acuan nasional untuk pengujian produk biji pala.

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Matheus, Hendro Purnomo mengatakan pemenuhan standar mutu produk ekspor, terutama ekspor biji pala ke Uni Eropa (UE) membutuhkan infrastruktur yang mendukung pengawasan keamanan dan mutu pangan berupa regulasi, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta laboratorium pengujian.

"Ketersediaan laboratorium acuan nasional untuk pengujian biji pala diharapkan dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam memastikan jaminan mutu produk yang akan diekspor," ungkap Hendro di Jakarta, Kamis (21/3).

Hendro menyatakan, biji pala merupakan salah satu produk ekspor terbesar ke UE yang telah mengalami notifikasi penolakan akibat terdeteksinya mikotoksin di dalamnya. Peningkatan notifikasi Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) untuk biji pala berpotensi mengakibatkan kenaikan inspeksi fisik yang awalnya 20 persen menjadi 30 persen pada periode 2020.

"Potensi kenaikan inspeksi fisik pada biji pala meningkat menjadi 50 persen di pelabuhan tujuan ekspor pada periode 2023. Untuk memitigasi risiko tersebut, diperlukan upaya bersama dalam menangani rantai pasok ekspor biji pala asal Indonesia ke Uni Eropa yang mengalami penolakan dari negara tujuan ekspor akibat terkontaminasi mikotoksin," ujar Hendro.

Kesepakatan Antarinstansi

Dia mengungkapkan, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu bersama Atase Pertanian KBRI Brussel, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Karantina Indonesia (Barantin), dan para peserta sepakat merekomendasikan tindak lanjut berupa penyusunan legalitas atau kesepakatan antarinstansi dan unit terkait dalam bentuk rencana aksi.

Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan keterbatasan kewenangan instansi dalam menangani kasus hambatan teknis."Selain itu, sistem registrasi dan sertifikasi diharapkan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasok, seperti petani, pedagang pengumpul, dan laboratorium penguji. Hal tersebut untuk memastikan adanya ketertelusuran dari hulu sampai hilir," pungkas Hendro.

Atase Pertanian KBRI Brussel Arief Rachman mengusulkan, perlunya perbaikan di sepanjang rantai pasok pengolahan biji pala. Selain itu, ketersediaan laboratorium referensi nasional yang kompeten juga merupakan hal penting untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjamin mutu produk mereka.