1.047 Mahasiswa Jadi Korban TPPO di Jerman

Sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus ferine job di Jerman.

JAKARTA - Sebanyak 1.047 mahasiswa menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus program ferine job ke Jerman. Program ini dijalankan 33 universitas Indonesia dan perusahaan perekrut mengklaim bahwa program ini masuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta agar hal ini menjadi atensi dan dilakukan perbaikan diberbagai sisi. Dia menyayangkan kampus tidak berhati-hati dalam memilih perusahaan untuk kerja sama.

"Ada 33 universitas yang mahasiswanya ikut dalam program dengan modus ferine job ini. Jumlah mahasiswa yang menjadi korban juga tidak bisa dibilang sedikit," ujar Edy, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (21/3).

Dia menerangkan, ada motif mencari keuntungan dalam kasus ini. Menurutnya, mahasiswa dengan mudah tertarik mengikuti program ini karena disampaikan langsung oleh dosen atau orang-orang di kampusnya.

"Sehingga tidak terpikirkan bahwa nantinya mahasiswa ini menjadi korban TPPO. Ini memalukan kita disaat Indonesia tengah berupaya agar tenaga kerjanya bisa masuk ke bursa kerja Eropa," katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Abdul Haris, menyebut, ferine job tidak pernah menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seluruh program dan mitra MBKM dapat dilihat pada https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id.

"Kemendikbudristek mendukung penuh upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri dan mengimbau agar kampus yang mahasiswanya terlibat program ferienjob agar selalu melindungi mahasiswa dari tekanan dan jeratan utang akibat program tersebut," katanya.

Surat Edaran

Dia menuturkan, sejak bulan Oktober 2023, pihaknya telah mengambil langkah soal isu ferienjob dengan mengeluarkan surat edaran No. 1032/E.E2/DT.00.05/2023 kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Edaran tersebut untuk menghentikan keikutsertaan pada program tersebut karena banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak mahasiswa.

"Kami mengajak perguruan tingi untuk berhati-hati dalam merancang program MBKM mandiri dan agar selalu memastikan kesesuaian program dengan Buku Panduan MBKM 2020," ucapnya.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai kasus mahasiswa Indonesia yang diduga menjadi korban TPPO dengan modus magang ke Jerman melalui program Ferienjob menjadi pembelajaran bagi negara.

Atas kejadian itu, Moeldoko dalam siaran pers yang diterima di Jakarta meminta agar tata kelola penyelenggaraan magang mahasiswa Indonesia di luar negeri diperbaiki. "Ini jadi pembelajaran bagi negara. Satu sisi banyak anak-anak kita ingin ke luar negeri dan tidak punya duit sehingga tidak mikir risiko, diperburuk lagi dengan tata kelola," kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi (rakor) , Rabu.

Moeldoko juga meminta Polri lebih cermat dalam menyelidiki lantaran persoalan tersebut sudah menyangkut institusi pendidikan tinggi di Indonesia.