Pemerintah Dinilai Perlu Menggagas Dana Abadi untuk Kelompok Masyarakat Sipil

Model lain dukungan pemerintah terhadap OMS juga dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan OMS melalui pelatihan, dukungan infrastruktur kantor, bantuan hukum, serta dukungan finansial.

Di Estonia, sebagai contoh, sebagian besar pendanaan kepada OMS berasal dari pemerintah daerah dan Yayasan Dana Abadi yang dikelola oleh pemerintah. Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan sekitar 7 juta Euro atau setara dengan Rp118 triliun ke sejumlah OMS baik dalam bentuk project grant atau dukungan kelembagaan serta dana untuk National Foundation for Civil Society (NFCS).

Contoh lainnya adalah Kroasia, yang pemerintahnya membentuk badan publik untuk mengelola pendanaan OMS yang berasal dari anggaran pemerintah, donor internasional, dan Uni Eropa.

Indonesia relatif terlambat untuk membangun satu yayasan dana abadi bagi OMS. Penting bagi pemerintah untuk mulai menginisiasinya. Sebab, dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, pemerintah butuh masukan baik dari pihak eksternal yang independen dan berpengalaman.

Untuk mendapatkan masukan tersebut dibutuhkan adanya keberlanjutan dan keberadaan OMS yang mandiri, kuat secara pendanaan dan berdaya. Selain itu, penting untuk memastikan OMS yang ada memiliki kompetensi, pengalaman dan keahlian baru.

Inisiatif dana abadi dapat mendukung keberlanjutan OMS agar dapat secara aktif terlibat dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan publik menjadi lebih terukur. Sebagai mitra yang baik, pemerintah dan OMS perlu sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif.

Selain itu, peran OMS juga penting dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, OMS dapat berperan dalam pendayagunaan masyarakat untuk bisa terbebas dari kemiskinan dan mendapatkan akses pada pendidikan dan kesehatan yang baik.

Ke depan, dana abadi tidak hanya berasal dan diusahakan oleh negara, tetapi juga dari organisasi filantropi nasional dan global, donor bilateral dan multilateral, dan sektor swasta.

Pentingnya OMS bagi Indonesia Emas 2045

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan belum secara jelas mengatur terkait pendanaan bagi OMS. Padahal, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya kelompok masyarakat sipil yang aktif dan partisipatif. Dan itu salah satunya hanya mungkin dapat diwujudkan dengan ketersediaan Dana Abadi Masyarakat Sipil. Pada tahap awal, pemerintah perlu memastikan tersedianya kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pembentukan sejenis Yayasan Dana Abadi untuk Masyarakat Sipil.

Yayasan tersebut dapat mengelola pendanaan dari negara dan menjadi jembatan para filantropis, dunia usaha, dan donor global untuk memastikan terbentuknya satu ekosistem pendanaan yang kuat bagi OMS. Ketersediaan Dana Abadi OMS berguna untuk penguatan tata kelola masyarakat sipil serta kemandirian finansial.

Pendanaan yang berkelanjutan tersebut juga dapat membuat OMS kita menjadi lebih kuat, lebih mandiri dan lebih aktif menyuarakan isu-isu publik.

Arya Fernandes, Researcher, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia