Ketua DPR RI Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan bersama Peserta KTT Prancis

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani bersama 23 ketua parlemen perempuan dunia peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024 di Prancis sepakat memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kesepakatan itu dalam bentuk deklarasi bersama atau join statement sebagai kesimpulan dari pembahasan dalam Women Speakers' Summit 2024.

"Kami, para ketua perempuan di Majelis Parlemen Nasional berkumpul di Paris untuk menegaskan kembali dukungan kami yang teguh terhadap hak-hak perempuan," kata Puan dalam Women Speakers' Summit 2024 di Paris, Prancis, Kamis (7/3), seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (9/3).

Perhelatan Women Speakers' Summit 2024 yang digelar di Hotel de Lassay, Paris, sejak 6 Maret 2024 tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Prancis Madame Yaël Braun-Pivet. Adapun Women Speakers' Summit berada di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia.

Melalui KTT tersebut, Puan menuturkan bahwa para ketua parlemen perempuan dunia ingin mendorong diplomasi parlemen yang aktif dan berkomitmen kuat.

Puan juga menyatakan siap untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dalam deklarasi itu, para ketua parlemen perempuan menyatakan bahwa mempunyai tanggung jawab untuk mengecam dan mengutuk keras kekerasan seksual terhadap perempuan pada saat konflik. Hal ini mengingat kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pada akhirnya, lanjut Puan, parlemen nasional yang merupakan perwakilan negara berada di garis depan dalam membela seluruh hak perempuan dan mendorong kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta efektivitasnya melalui undang-undang yang telah dirancang, disahkan, dan diawasi.

"Dengan memperkuat hak-hak perempuan dan anak perempuan, umat manusia secara keseluruhan akan bergerak maju," ucap dia.

Saat diskusi di KTT, Puan sempat menyoroti isu perempuan yang rentan menjadi korban dalam berbagai konflik di belahan dunia, salah satunya di Gaza dan Ukraina, banyak remaja perempuan kehilangan pembelajaran akibat rusaknya sekolah dan terhentinya kegiatan belajar, hingga terbatasnya pendidikan formal di berbagai wilayah yang mengalami konflik internal seperti Myanmar dan Sudan.

Sejumlah gagasan yang disampaikan Puan pun turut diadopsi pada deklarasi di KTT Ketua Parlemen Perempuan itu, termasuk dalam perjuangan melawan kesenjangan dan diskriminasi yang terus-menerus dialami oleh perempuan.

Puan menilai perjuangan melawan kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan suatu keharusan dalam membela nilai-nilai kesetaraan dan demokrasi di seluruh dunia.

"Kami memiliki prioritas yang sama, termasuk pemberdayaan semua perempuan, penghapusan segala bentuk kekerasan, baik dalam keluarga, kekerasan berbasis seksual dan gender, maupun diskriminasi dalam bidang sosial, politik, dan kehidupan ekonomi," ucap Puan menegaskan.

Para ketua parlemen perempuan tersebut sepakat mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan di dunia harus terus diperjuangkan. Hal inimengingat prinsip kesetaraan merupakan salah satu prioritas utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai bagian dari Agenda 2030.

Jaminan persamaan hak, kata dia, juga merupakan amanat dari Konvensi PBB Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan berbagai produk hukum internasional lainnya.