KPPU Diminta Investigasi Dugaan Monopoli di Balik Kelangkaan Beras

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan pernyataan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, tentang indikasi monopoli beras di balik kelangkaan beras di Lampung cukup beralasan. Sebab, kalau dilihat dari data produksi pada 2023, Lampung memproduksi 3,2 juta ton padi dan hanya perlu 1,2 juta ton untuk konsumsi setempat.

"Statement tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan investigasi di pasar dan gudang-gudang beras setempat. Juga kalau mau, ya segera operasi pasar, cadangan daerah kan masih ada. Begitu operasi pasar kalau benar ada yang monopoli kan enggak mau rugi harga turun lebih dalam, pasti segera mengikuti melepas beras di pasar," papar Aditya.

Selain itu, fakta lain menunjukkan begitu Presiden Jokowi melakukan sidak ke pasar induk pada Jumat (16/10) kemarin, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) langsung membanjiri pasar modern. Artinya, ada yang bisa dipertanyakan dari tugas Bapanas (Badan Pangan Nasional) sebagai penanggung jawab beras SPHP.

"Soal beras dan pangan secara umum di Indonesia ini memang kompleks. Sebaiknya memang Bapanas benar-benar melaksanakan perannya dalam perencanaan sampai eksekusi menjaga harga pangan di pasar seperti kecepatan melepas SPHP ini," papar Aditya.