Petani di India Bersiap Gelar Protes Besar-besaran

NEW DELHI - Polisi India pada Senin (12/2) mendirikan barikade dan melarang pertemuan publik menjelang aksi protes ribuan petani yang menuntut penetapan harga panen tanaman minimum, dalam upaya menghentikan mereka untuk bergerak maju ke parlemen.

Konvoi panjang traktor berkumpul di perbatasan antara Ibu Kota New Delhi dan Negara Bagian Haryana, dan polisi menggunakan blokade kawat berduri, barikade, dan blok beton untuk menutup jalan raya utama menuju New Delhi.

Para petani sebelumnya menyerukan aksiDelhi Chaloatau pawai ke Delhi, yang menggemakan kembali aksi protes pada Januari 2021, ketika para petani menerobos barikade dan berbaris memasuki kota pada peringatan Hari Republik.

Para petani di India memiliki kekuatan politik karena jumlah mereka yang besar, dan ancaman akan kembali terjadinya protes terjadi menjelang pemilu nasional yang kemungkinan akan dimulai pada April mendatang.

Dua pertiga dari 1,4 miliar penduduk India bermatapencaharian dari sektor pertanian, yang menyumbang hampir seperlima PDB negara itu, menurut data pemerintah.

"Petani dari seluruh negeri bersiap untuk melakukan demonstrasi di Delhi mulai Selasa (13/2) jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan kami," ucap Swaran Singh Pandher, pemimpin asosiasi petani nasional mengatakan kepada AFP.

Selain harga tanaman minimum yang tetap, tuntutan lainnya termasuk penetapan usia pensiun dan penghapusan pinjaman.

Terkait rencana aksi protes besar-besaran ini, pihak polisi di Delhi telah mengeluarkan larangan pertemuan publik lebih dari lima orang.

Aksi protes para petani terhadap rancangan undang-undang reformasi pertanian pada November 2020 berlangsung selama lebih dari satu tahun, yang merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak ia berkuasa pada 2014. Puluhan ribu petani kemudian mendirikan kamp darurat, dan sedikitnya 700 orang tewas dalam protes itu.

Pada November 2021, setahun setelah aksi protes dimulai, PM Modi mendorong melalui parlemen pencabutan tiga undang-undang kontroversial yang diklaim oleh petani akan membiarkan perusahaan swasta mengendalikan sektor pertanian negara tersebut.

Kemiskinan

Ribuan petani India meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya karena kemiskinan, utang, dan hasil panen yang dipengaruhi oleh pola cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim.

Samyukta Kisan Morcha(SKM), sebuah asosiasi petani utama, menyatakan ketidakpuasan dan kemarahan yang amat kuat atas tindakan polisi untuk memblokir aksi protes, namun mengatakan pihaknya tidak mengambil bagian dalam demonstrasi yang direncanakan pada Selasa.

Mereka malah menyerukan pemogokan pada Jumat (16/2) mendatang untuk mendesakkan tuntutan mereka. Upaya meredam protes masyarakat akan sia-sia, kata SKM dalam keterangannya. AFP/I-1