MFP Hadapi Kemungkinan Pembubaran

BANGKOK - Seorang aktivis pengacara pada Kamis (1/2) mengajukan petisi tuntutan untuk membubarkan partai reformis Thailand, Move Forward Party (MFP) karena rencananya untuk mengubah undang-undang yang melindungi monarki dari kritik, yang merupakan kemunduran bagi partai yang memenangkan pemilu dengan agenda reformasi liberal yang berani.

Petisi tersebut diajukan ke Komisi Pemilu Thailand sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa oposisi MFP dilarang mengkampanyekan agenda reformasinya karena dianggap akan melemahkan kekuasaan kerajaan dan keamanan nasional, serta memerintahkan mereka untuk menghentikan upayanya mengubah undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki.

Pelanggaran hukum atas undang-undang tersebut dapat dihukum penjara hingga 15 tahun untuk setiap penghinaan terhadap keluarga kerajaan, menjadikannya salah satu undang-undanglese majesteyang paling tegas di dunia.

Konstitusi menyatakan bahwa raja diabadikan untuk menduduki posisi penghormatan tertinggi yang patut dihormati.

Petisi ini diajukan oleh Ruangkrai Leekitwattana, seorang pengacara dan mantan senator dengan rekam jejak sukses melakukan kampanye hukum untuk melarang birokrat dan politisi terkemuka, yang salah satunya menyebabkan jatuhnya perdana menteri pada tahun 2008.

"Petisi saya meminta komisi pemilihan untuk memutuskan apakah MFP harus dibubarkan," kata Leekitwattana.

Komisi pemilu akan mempertimbangkan manfaat dari pengaduan tersebut dan apakah akan mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pembubaran partai, yang dapat mengakibatkan para eksekutifnya dilarang berpolitik selama satu dekade.

Intervensi Peradilan

Thailand memiliki sejarah partai politik yang dibubarkan karena intervensi peradilan. Sebelumnya, cikal bakal MFP yaitu Future Forward Party, telah memperjuangkan kebijakan serupa dan dibubarkan pada tahun 2020 karena melanggar aturan pendanaan kampanye.

MFP adalah partai terbesar di Parlemen setelah kemenangan mengejutkannya pada pemilu 2023 dengan platform progresif yang mencakup penghapusan monopoli bisnis dan mengekang pengaruh politik militer yang sudah mengakar.

Agenda partai yang liberal dan daya tarik yang besar di kalangan pemilih muda dan perkotaan merupakan ancaman terhadapstatus quodi Thailand, bertabrakan dengan kepentingan kelompok konservatif yang kuat dan militer royalis, yang menghalangi upaya mereka untuk membentuk pemerintahan pada tahun 2023.

MFP sebelumnya menolak tuduhan bahwa mereka berusaha melemahkan monarki dan mengatakan mereka ingin mencegah penyalahgunaan undang-undang penghinaan kerajaan.

Kelompok hak asasi manusia internasional mengecam penggunaan undang-undang itu sebagai tindakan ekstrem, termasuk terhadap seorang pria yang kini menghadapi rekor hukuman 50 tahun penjara karena postingan di media sosial yang mengkritik monarki.ST/AFP/I-1