Thailand: AS Tunda Perundingan Perdagangan

BANGKOK – Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan perundingan dengan Thailand untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan timbal balik hingga pemerintah Thailand menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan gencatan senjata dengan Kamboja, ungkap Bangkok pada Sabtu (15/11).

Thailand sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS untuk mengakhiri bentrokan perbatasan dengan Kamboja, tidak dapat dilaksanakan karena dugaan pelanggaran oleh Phnom Penh.

“Sebuah surat dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) yang mengumumkan penangguhan pembicaraan untuk menyelesaikan rincian kesepakatan perdagangan diterima pada 14 November lalu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, kepada wartawan.

Ia mengutip surat USTR yang mengatakan bahwa negosiasi perdagangan dapat dilanjutkan setelah Thailand menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan deklarasi gencatan senjata bersama dengan Kamboja.

“Kedua belah pihak harus bernegosiasi dan menyelesaikan rincian perjanjian perdagangan serta mempersiapkannya untuk ditandatangani sebelum berlaku efektif,” demikian tulisan di surat USTR itu.

Pada Oktober lalu, Washington DC dan Bangkok mengumumkan kerangka kerja perdagangan timbal balik yang akan membuat AS mempertahankan tarif 19 persen pada produk Thailand sambil mengidentifikasi produk yang tarifnya berpotensi disesuaikan atau dipotong menjadi nol persen.

Secara terpisah, Presiden AS, Donald Trump, telah berbicara via telepon dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja pada Jumat (14/11) lalu setelah ketegangan perbatasan kembali meningkat pekan lalu ini, dan mengatakan bahwa ia berpikir kedua negara akan baik-baik saja.

"Saya menghentikan perang hari ini melalui penerapan tarif, ancaman tarif," kata Trump. "Mereka (Thailand dan Kamboja) baik-baik saja. Saya rasa mereka akan baik-baik saja," imbuh dia.

Trump dalam pernyataannya tidak menyebutkan soal surat USTR yang dilaporkan mengatakan bahwa pembicaraan perdagangan ditangguhkan.

Tidak ada pula yang menyebutkan hal itu di situs web USTR atau Gedung Putih, tempat berita tentang pembicaraan perdagangan dengan negara lain diunggah.

Pertimbangkan Permintaan

Thailand pekan ini menangguhkan kesepakatan gencatan senjata dan menuntut permintaan maaf atas tuduhan bahwa Kamboja menanam ranjau darat baru yang melukai tentara Thailand, tuduhan yang dibantah Kamboja.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nikorndej, mengatakan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, telah menjelaskan hal tersebut kepada Presiden Trump melalui panggilan telepon mereka, dan Presiden AS menyatakan pengertiannya mengenai masalah tersebut.

Dalam unggahan Facebook setelah panggilan telepon tersebut, PM Anutin mengatakan ia meminta Presiden Trump untuk memotong tarif sebesar 19 persen pada barang-barang Thailand.