Waspadai Defisit Beras pada Februari

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas/ NFA) memperingatkan potensi defisit beras pada Februari mendatang sebagai dampak dari El Nino pada 2023. Efek El Nino baru dirasakan dua hingga tiga bulan setelahnya sehingga berisiko memicu defisit bulanan neraca beras pada Januari dan Februari pada 2024.

Menurut kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS), defisit pada pada Januari 2024 diperkirakan sebesar 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 sebesar 1,22 juta ton.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan eskalasi harga beras, sehingga perlu ada antisipasi. "Sampai sekarang harga di petani selalu kita jaga, agar tidak jatuh terlalu dalam. Kami di Badan Pangan Nasional selalu berupaya menjaga keseimbangan harga mulai dari produsen sampai konsumen. Importasi beras tidak banyak mempengaruhi harga di tingkat petani. Jika nanti Kementan (Kementerian Pertanian) telah berhasil wujudkan produksi beras lebih dari 2,5 juta ton dalam sebulan, kita harapkan harga beras mulai turun," ungkap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu (27/1).

Sepanjang 2023, stok cadangan beras pemerintah (CBP) berhasil terjaga selalu di atas 1 juta ton. Dengan kondisi stok yang mumpuni tersebut, CBP digelontorkan ke masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Pada 2024, Badan Pangan Nasional bersama Bulog senantiasa berkomitmen untuk memprioritaskan menyerap produksi dalam negeri. Karena itu, momentum panen raya mendatang harus betul-betul dioptimalkan," ujarnya.

Adapun Bapanas mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mengebut percepatan tanam di beberapa daerah yang sudah memiliki air mulai dari Oktober tahun lalu. Ini penting karena guna memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional sebanyak 2,5 juta ton per bulan, setidaknya total luas tanam kita harus ada 1 juta hektar.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemerintah daerah agar dapat tanam minimal 1 juta hektar. Adapun Mentan menyatakan penanaman melebihi 1 juta hektar dan harapannya mulai April 2024 sudah mulai dapat menyerap beras dari sedulur petani.

Tata Niaga

Dihubungi terpisah, Peneliti Mubyarto Institute Awan Santosa mendorong pemerintah menjaga inflasi agar tetap terkendali. Dia mencontohkan kasus inflasi di Argentina yang meroket hingga di atas 200 persen sehingga bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

Dia juga mendorong untuk mengurangi impor pangan. "Tingkatkan produktivitas dan perbaiki tata niaga dan rantai distribusi supaya lebih demokratis dan terkendali. Negara harus hadir optimal, termasuk melalui revitalisasi Bulog," pungkasnya.