Riset: 6 Dampak Kompleksitas Pemilu 2019 yang Berpotensi Terulang pada 2024

2. Masih buruknya manajemen rekrutmen petugas pemilu

Masalah lain dalam pelaksanaan pemilu serentak adalah kualitas manajemen atau pengelolaannya. Setidaknya ada tiga fase dalam pelaksanaan pemilu serentak: persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara.

Khusus di fase persiapan, masalah rekrutmen dan seleksi petugas penyelenggara di tingkat TPS menjadi persoalan besar. Dengan waktu yang pendek, mereka harus merekrut dan memberikan pelatihan yang tidak maksimal untuk beban kerja yang besar dengan bayaran yang tidak memadai. Honor yang diberikan untuk Ketua KPPS berkisar 500 ribu hingga 550 ribu, sedangkan untuk anggota sekitar 450 ribu hingga 500 ribu. Enam anggota dan satu Ketua KPPS harus melayani 300 orang di satu TPS.

Bahkan di beberapa daerah, seleksi penyelenggara pemilu masih dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berlangsung. Ini sangat tidak efektif dan efisien.

3. Penggunaan teknologi yang tidak berkelanjutan

Teknologi rekapitulasi suara elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) ini menunjukan kerja yang buruk. Hasil Pemilu 2019 sebagai informasi yang amat ditunggu publik, malah terlalu lambat dipublikasikan. Justru hasil manual rekapitulasi suara lebih dulu selesai dibandingkan Situng.

Sejumlah ahli IT juga menyebutkan bahwa verifikasi input data oleh Situng masih lemah-data yang salah otomatis tetap masuk ke server KPU dan muncul di grafik real-count sehingga tampak sebagai hasil suara resmi.

Untuk Pemilu 2024, KPU telah meluncurkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar. Aplikasi ini bertujuan menyampaikan hasil penghitungan suara secara cepat kepada publik.

KPU menjelaskan, fungsi dan tujuan Sirekap ini untuk menyampaikan hasil penghitungan suara secara cepat kepada publik. Bahkan, Sirekap bakal ditayangkan langsung dalam sistem informasi KPU. Publik menunggu kemajuan teknologi penghitungan suara ini.

4. Kekacauan data daftar pemilih

Masalah yang selalu mendapat sorotan di setiap perhelatan pemilu adalah kekacauan daftar pemilih, baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya adalah banyaknya data ganda individu, kurangnya akurasi data daftar pemilih tetap (DPT), sehingga berimbas pada tidak tepatnya penyediaan logistik pemilu. Ditambah lagi, sampai menjelang hari pemungutan suara ada sejumlah daerah yang belum menuntaskan perekaman KTP-elektronik. Ini menimbulkan masalah saat proses pemungutan suara khususnya karena ada individu yang tidak masuk dalam DPT.

Masalah demikian sebetulnya berupaya diantisipasi dengan penggunaan teknologi informasi. Dalam manajemen pendataan pemilih, KPU mengembangkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), wadah pengumpulan data pemilih di seluruh Indonesia. Sistem internal ini hanya bisa diakses oleh penyelenggara pemilu.

Sidalih menawarkan fitur self-checking yang memungkinkan pemilih dapat mengecek sendiri status terdaftar sebagai pemilih serta di TPS mana ia terdaftar.