Perubahan Iklim Kian Mengancam Sektor Pangan

JAKARTA - Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada akhir pekan lalu menyatakan bahwa perubahan iklim kian mengancam sektor pangan berbasis pertanian (agrifood). Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) yang dirilis di sela-sela pertemuan Konferensi Iklim PBB COP-28 di Dubai, pekan lalu, menyebutkan perubahan iklim paling berdampak pada pertanian dengan menyebabkan kerugian dan kerusakan.

"Agrifood menghadapi ancaman kerugian dan kerusakan yang meningkat akibat perubahan iklim, dan berbagai tindakan harus dilakukan termasuk meningkatkan pendanaan, untuk melindunginya dari kerentanan," sebut laporan FAO.

Laporan menyebutkan bahwa 35 persen rencana aksi iklim saat ini secara eksplisit merujuk pada kerugian dan kerusakan.

Isu tersebut semakin relevan secara global karena sektor pertanian dinilai sebagai sektor yang paling terdampak.

Laporan itu juga menggarisbawahi pentingnya upaya terarah untuk mengatasi kerentanan sistem agrifood, yang memainkan peran penting dalam penghidupan dan pembangunan berkelanjutan.

"Pada 2020, agrifood mempekerjakan lebih dari 866 juta orang di seluruh dunia dan mencatat omzet sebesar 3,6 triliun dollar AS (sekitar 55,6 kuadriliun)," kata laporan itu.

FAO juga menekankan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan metodologi dan alat untuk menilai dampak negatif perubahan iklim karena metode kontemporer sering gagal menangkap peristiwa yang terjadi secara perlahan serta dimensi kerugian dan kerusakan non-ekonomi.

Selain itu, juga mendesak mengambil tindakan untuk memitigasi dampak kerugian dan kerusakan pada agrifood, termasuk memperjelas arti kerugian dan kerusakan bagi sistem agrifood nasional, meningkatkan penilaian risiko iklim, berinvestasi dalam pengumpulan data dan penelitian, menerapkan langkah-langkah adaptasi dan memperkuat tanggap darurat.

Pada konferensi COP-28 di Dubai, negara-negara membahas hal primer yaitu soal food security. Pada draf awal deklarasi isu pertanian menyatakan pentingnya transformasi sistem pangan dan pertanian sebagai upaya atadi perubahan iklim.

Dewan Pembina INAgri, Achmad Yakub, mengatakan dalam konteks agrifood, Indonesia harus belajar dari ketidakberhasilan proyek food estate sebagai proyek strategis nasional yang menelan anggaran triliunan rupiah.

"Food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, adalah contoh miris bagaimana 760 hektare hutan alam dibabat untuk menanam pangan berupa singkong. Sampai detik ini tidak ada kebon singkong seperti yang dianggarkan," kata Yakub saat dihubungi, Minggu (3/12).

Menurut Yakub, food estate di Kalteng justru memperparah krisis pangan dengan hilangnya flora fauna sebagai sumber kehidupan dan juga merusak lingkungan yang menyumbang kepada krisis iklim.

Menurut Yakub, solusi untuk kedaulatan pangan yang utama adalah partisipasi rakyat tani, masyarakat adat, dan kepastian lahan bagi mereka semua.

"Sistem pertanian yang dibangun adalah agroekologis dengan kearifan lokal yang ribuan tahun dipraktikkan dan teknologi ramah lingkungan, bukan sistem pangan monokultur skala besar dan meminggirkan peran serta masyarakat," tandas Yakub.