Bursa Karbon Dapat Perbaiki Kinerja Lingkungan Perusahaan Plus Lindungi Hutan, Caranya?

Saya mengidentifikasi beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan agar bursa karbon di Indonesia dapat semakin baik dan memberikan manfaat yang maksimal dalam jangka panjang. Manfaat ini tidak hanya dalam konteks bisnis, tapi juga dalam konteks sosial dan isu keberlanjutan.

1. Otoritas dan pemangku kebijakan perlu mendorong perusahaan agar berinvestasi pada upaya pengurangan emisi karbon, terlepas dari berapa emisi yang dihasilkan. Selama ini, bursa karbon dinilai sebagai tempat "cuci tangan" perusahaan yang menghasilkan emisi karbon tinggi dari aktivitas bisnisnya.

Misalnya, alih-alih memperbaiki tata kelola internal perusahaan terkait emisi karbon, perusahaan dengan dampak lingkungan tinggi tetap membeli kredit karbon untuk memoles citra pro-lingkungan. Pembelian kredit karbon sepatutnya diimbangi dengan perbaikan internal korporasi untuk mengurangi emisi karbonnya.

Dorongan dari pemangku kebijakan sangat penting agar bursa karbon tidak lagi dinilai sebagai tempat "penyucian dosa" perusahaan yang memiliki emisi karbon yang tinggi. Salah satunya adalah dengan menetapkan harga karbon yang setara dengan biaya sosial karbon. Sejauh ini, beberapa pihak menganggap nilai ekonomi karbon di dunia masih terlalu murah dibandingkan dosa lingkungan yang ditimbulkannya.

2. Pemangku kebijakan perlu menyusun mekanisme perdagangan karbon agar berfokus pada penurunan emisi karbon dan bukan menawarkan keuntungan finansial dari transaksi di bursa semata.

Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme perdagangan dan aturan main yang memang berfokus pada penurunan emisi karbon, sembari menggalakkan sosialisasi dan anjuran terkait operasi yang lebih pro-lingkungan.

3. Pemangku kepentingan dan investor perlu "menekan" manajemen perusahaan agar terlibat dalam bursa karbon.

Dari sudut pandang manajemen, jika perusahaan tidak mendapatkan manfaat yang besar dari aktivitas di bursa karbon, kecil kemungkinan bagi mereka untuk mau terlibat di dalamnya. Pemangku kepentingan terkait perlu menekankan manfaat dan keuntungan apa yang diperoleh oleh manajemen jika terlibat dalam aktivitas di bursa karbon.

Sebagai contoh, perbankan BUMN terlibat di bursa karbon untuk mencitrakan organisasinya sebagai organisasi yang pro-lingkungan dikarenakan pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan bursa karbon. Secara esensi, prinsip ini juga harus dipraktikkan dalam industri perbankan, misalnya apakah perbankan akan tetap memberikan dukungan pendanaan bagi industri-industri penghasil emisi karbon tinggi.

Opsi lainnya, bank dapat mensyaratkan keterlibatan perusahaan di bursa karbon sebelum memberikan pinjaman. Ini merupakan bentuk peran perbankan untuk mewujudkan investasi hijau.

Dengan logika yang sama, investor mayoritas di perusahaan juga dapat "menekan" manajemen untuk berpartisipasi aktif dalam bursa karbon.

4. Menyusun skema agar komunitas lokal atau masyarakat adat yang mengelola hutan dapat berpartisipasi di bursa karbon.

Eksistensi dari bursa karbon di Indonesia sepatutnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan besar. Secara faktual, banyak komunitas sosial dan masyarakat adat di Indonesia yang mengelola hutan secara turun temurun dan berkontribusi meredam perubahan iklim. Karena itu, mereka dapat dilibatkan dalam konteks perdagangan karbon.