Ribuan Buruh Garmen Bangladesh Protes Upah Murah, Pabrik Dirusak

DHAKA - Ribuan pekerja garmen di Bangladesh melakukan aksi protes dan merusak pabrik pada Senin (30/10). Mereka menuntut kenaikan upah minimum hampir tiga kali lipat.

Bangladesh adalah salah satu eksportir garmen terbesar di dunia. Industri ini menyumbang 85 persen ekspor tahunan negara itu senilai 55 miliar dolar AS, namun kondisi pekerjanya sangat memprihatinkan.

Polisi mengatakan setidaknya 10.000 pekerja meninggalkan shift mereka dan melakukan aksi protes di Gazipur, kota industri terbesar di negara itu, dan 7.000 lainnya melakukan aksi protes di pusat kota Ashulia dan Hemayetpur.

Pemimpin serikat pekerja garmen di wilayah Ashulia, Mohammad Ibrahim, membantah jumlah yang disebutkan polisi dengan mengatakan bahwa pengunjuk rasa berjumlah sedikitnya 100.000 orang.

"Para pengunjuk rasa merusak pabrik-pabrik dan mencoba memaksa pekerja lain untuk bergabung", kata Sarwar Alam, kepala unit polisi industri di Gazipur. Setidaknya 40 pabrik rusak setelah pengunjuk rasa memecahkan jendela dan merusak perabotan.

"Kami menembakkan gas air mata dan granat suara untuk membubarkan para pekerja," kata Alam kepada AFP.

Bangladesh merupakan rumah bagi sekitar 3.500 pabrik garmen, tempat pembuatan pakaian untuk beberapa pengecer dan merek terbesar di dunia. Namun upah dasar bulanan bagi para pekerja hanya 8.300 taka (75 dolar AS).

Aksi protes meletus pada akhir pekan setelah asosiasi produsen yang berkuasa menawarkan kenaikan gaji sebesar 25 persen, mengabaikan tuntutan serikat pekerja terhadap upah minimum bulanan dasar baru sebesar 23.000 taka (208 dolar AS).

Kebutuhan Pokok

Negara di Asia Selatan berpenduduk hampir 170 juta jiwa ini telah melampaui negara tetangganya, India, dalam hal pendapatan per kapita. Industri garmen sebagai pusat pertumbuhan yang mengesankan selama dua dekade terakhir.

Namun protes soal upah menimbulkan tantangan besar bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang telah memerintah negara itu dengan tangan besi sejak 2009.

Oposisi yang bangkit kembali menentang pemerintahannya saat bersiap untuk pemilu yang dijadwalkan sebelum Januari.

Pemerintahannya membentuk panel tahun ini untuk menetapkan upah minimum baru.

Namun serikat pekerja mengatakan, produsen dan para menteri dan anggota parlemen yang berpengaruh telah memainkan peran dalam menetapkan upah minimum selama negosiasi sebelumnya.