Daerah Perlu Kawal Produksi

JAKARTA - Pemerintah pusat mendesak daerah mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini agar produksi lokal meningkat sehingga kuat menghadapi krisis pangan. Namun, di saat produksi lokal meningkat, pemerintah jangan membuat keputusan impor beras.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor. "Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan, sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi, mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).

Amran mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan keharusan untuk menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, kolaborasi dan akselerasi harus berbuah pada perluasan tanam dan produksi di masa panen mendatang.

"Kita akan melakukan akselerasi di semua daerah karena kita tau ada potensi di Indonesia. Dulu kita pernah lakukan selamatkan rawa di delapan provinsi. Rawa ini akan kita jadikan IP 2 dan itulah target kita. Kalau semua ini bisa kita lakukan Insya Allah masalah pertanian beres. Minimal tahun depan impor berkurang," katanya.

Dalam rakor ini, Mentan juga sempat melakukan dialog dengan beberapa kepala dinas baik yang hadir secara langsung maupun melalui zoom. Mentan mempertanyakan apakah produksi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di luar Provinsi Pulau Jawa meningkat.

Beberapa daerah menyatakan hasil produksi tahun ini meningkat. Namun, beberapa daerah lainnya mengalami penurunan akibat perbaikan irigasi yang belum selesai maupun perubahan cuaca ekstrem yang baru selesai.

Di Jawa Timur, produksi tahun ini naik 8,34 persen dari periode sebelumnya. Sebaliknya, di Jawa Tengah dan Jawa Barat, produksi padi diperkirakan turun.

Optimasi Lahan

Mengenai hal itu, PLH Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto, mengatakan target tahun depan adalah optimasi lahan rawa satu juta hektare. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan lahan tadah hujan seluas satu juta hektare.

"Dapat kami laporkan bahwa pada 2024 kita akan melakukan langkah akselerasi optimasi lahan rawa satu juta hektare dan lahan tadah hujan satu juta hektare," jelasnya.

Sementara itu, ekonom Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan pemilihan Amran Sulaiman sebagai Mentan dikhawatirkan menambah impor beras, sebab selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.

Pada 2018, impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya 305 ribu ton. Saat itu, Amran berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium.

"Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan," ucap Bhima.