Keseringan Bansos Rugikan Rakyat

JAKARTA - Program pemberian bantuan sosial (bansos) terlalu sering dinilai tak efektif. Pasalnya, langkah itu hanya berorientasi pada jangka pendek dan tidak memberdayakan masyarakat untuk jangka panjang.

Pemerintah memperpanjang bantuan pangan beras tahap kedua hingga Desember mendatang dari rencana awal pada September hingga November 2023. Badan Pangan Nasional (Bapanas) beralasan eskalasi periode bantuan ini untuk membantu masyarakat dalam mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor pangan dan mengendalikan inflasi.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar bantuan pangan beras tahap kedua terus dilanjutkan sampai Desember, tentu kita secara sigap akan mempersiapkannya. Perpanjangan waktu salur bantuan ini diperlukan untuk terus menjaga stabilitas harga beras. Terlebih, El Nino sejak September sampai sekarang impact-nya bisa dua bulan kemudian dan dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah," ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo, di Jakarta, Jumat (27/10).

Bahkan, pemerintah berencana melanjutkan program bansos beras sampai Maret 2024 dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta Perum Bulog. Karena itu, persiapan mendetail terutama dalam hal memastikan ketersediaan pasokan harus menjadi fokus.

"Secara garis besar, jumlah stok yang dibutuhkan Bulog dalam melakukan stabilisasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam perpanjangan bantuan pangan beras pada Desember ini sekitar 200 ribu ton. Lalu, stok untuk Januari sampai Maret 2024 berkisar lebih dari 600 ribu ton. Bantuan ini diperuntukkan kepada 20,662 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Tentunya ini memerlukan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dan juga persetujuan Presiden seperti yang sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan saat peninjauan penyaluran bantuan pangan di Padang, Palembang, dan Lampung dalam beberapa hari terakhir," jelas Arief.

Adapun total penerima bantuan pangan beras telah dilakukan pengakurasian data KPM oleh Kementerian Sosial sehingga total jumlah penerima menjadi 20,662 juta.

"KPM saat ini telah ada koreksi menjadi 20,662 juta. Ini terus kita pertajam keakuratan datanya, sehingga bantuan pangan beras pangan semakin tepat sasaran," sebut Arief.

Lebih lanjut, realisasi bantuan pangan beras tahap kedua yang telah diluncurkan sejak 11 September, sampai 24 Oktober telah mencapai 65,82 persen atau 407.250.560 kg. Adapun target penyalurannya sampai November adalah 618.687.480 kg.

Menilik statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 2 Oktober lalu, tercatat pada September 2023 inflasi beras secara bulanan (month to month) sebesar 5,61 persen dengan andil 0,18 persen.

Koperasi Pangan

Sementara itu, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengkritisi keseringan pemerintah menyalurkan bansos ke penduduk rentan. Padahal, kata dia, semestinya kelompok rentan tersebut dijadikan berdaya.

"Hal ini bukan hanya dengan memberi bantuan sosial, tetapi juga diorganisasi supaya bisa membangun koperasi pangan tersebut," tegas Awan ketika dihubungi secara terpisah.

Awan mencontohkan model Grameen Bank, bank kaum miskin di Bangladesh yang terjerat rentenir. "Karena tidak punya modal di organisasi sehingga malah bisa menjadi owner bank besar yang tumbuh dengan multibisnis beromzet triliunan rupiah," paparnya.