Pendidikan di Indonesia Suka Gonta-ganti Kurikulum, Apa Penyebabnya?

Faktor penguatan ideologi negara dalam perubahan kurikulum, salah satunya terjadi pada penambahan mata pelajaran agama di kurikulum 1952. Sebuah artikel jurnal yang terbit tahun 2016 menyebutkan bahwa kurikulum 1952, yang juga dikenal dengan sebutan Rencana Pembelajaran Terurai, adalah revisi dari kurikulum 1947.

Dua penelitian yang dipubiklasikan pada tahun 2017 dan tahun 2020, menyebutkan bahwa penambahan pelajaran agama sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum ini mencerminkan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk perkembangan moral dan spiritual peserta didik sebagai bagian dari ideologi negara.

Kurikulum ini kembali diubah pada tahun 1964 untuk mengembangkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme.

Penggunaan Pancasila sebagai landasan kurikulum 1968 juga merupakan bukti dari faktor penguatan ideologi negara. Selain itu, pengenalan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan penetapan kembali bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum 1984 juga mempertegas adanya faktor penguatan ideologi negara dalam perubahan kurikulum.

3. Kebijakan dan arah pembangunan pemerintah

Pengaruh faktor ini sudah terlihat sejak kurikulum pertama tahun 1947 dalam upaya pemerintah untuk menghapus pengaruh pendidikan Belanda.

Selain itu, kebijakan desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom di era reformasi juga mempengaruhi kurikulum 2004 dan 2006. Kedua kurikulum ini mulai memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan universitas untuk menyusun kurikulum operasional sesuai semangat desentralisasi.

Kurikulum 2004, yang dikenal juga sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diterapkan sebagai respons terhadap perubahan struktural sistem pemerintahan Indonesia pasca orde baru, dari pemerintahan terpusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi.

Hanya berselang dua tahun kemudian, kurikulum 2006 diterapkan pada tingkat operasional di setiap satuan pendidikan, yang berarti sekolah memiliki otonomi lebih dalam merancang kurikulumnya sendiri.

4. Dinamika di masyarakat

Perubahan kurikulum juga merespons ketidakpuasan masyarakat atas sistem pendidikan dan hasil pendidikan. Kurikulum 2013, misalnya, merupakan reaksi atas kritikan masyarakat karena rendahnya hasil belajar siswa.

Selain kurikulum 2013, kurikulum merdeka juga lahir karena alasan serupa yaitu siswa dianggap terlalu dibebani dengan aspek kognitif dan kemampuan siswa Indonesia yang tidak menggembirakan, terutama kaitannya dengan skor PISA.

Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk membuat kurikulum operasional dengan melihat konteks, sumber daya, dan kebutuhan sekolah masing-masing dengan tetap mengikuti capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah.