Politikus Muda Masih Didominasi Dinasti Politik, Apa Kabar Kaderisasi Partai?

Mau dibantah seperti apapun, publik pasti bisa menilai bahwa ini menunjukkan proses pembentukan dinasti politik. Figur Jokowi tentu tak lepas dari kesuksesan mereka meraup dukungan masyarakat.

Yang terbaru ada Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Seperti halnya AHY, Kaesang hadir secara instan dalam partai dan langsung mengambil posisi yang paling penting. Kaesang menjadi Ketum PSI hanya beberapa hari setelah ia resmi bergabung dengan partai tersebut.

Padahal, umumnya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bagi kader partai untuk mengabdi sebelum mereka bisa mendapat posisi penting di organisasi politik. Inilah mengapa sangat jarang ketua umum partai politik yang berusia di bawah 40 tahun.

Hadirnya figur-figur muda-yang berasal dari kekerabatan-dalam jabatan penting di partai politik secara tidak langsung menjadi sinyal betapa rapuhnya kemampuan partai dalam menghadirkan sosok-sosok pemimpin melalui kaderisasi partai yang ideal, yang bertumbuh dan berjuang bersama dalam proses keberlangsungan partai.

Keterlibatan kaum muda dalam politik praktis sejatinya akan membuka peluang besar untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Mereka bisa membawa semangat perubahan dan inovasi, serta perspektif baru dan solusi kreatif dalam merespons tantangan zaman.

Namun, fenomena dinasti politik pada akhirnya membuat lanskap politik Indonesia menjadi simbol dari sistem yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi muda itu sendiri. Melekatnya simbol warisan keluarga dan jaringan kekuasaan yang telah ada sejak lama justru dapat memperkuat status quo dan menghambat langkah perbaikan demokrasi.

Kaum muda non-dinasti politik

Jika kaum muda yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa mudah mendapatkan posisi politik strategis, lain halnya dengan kaum muda pada umumnya yang sulit, bahkan tidak, mendapatkan privilese tersebut.

Kita masih banyak mendengar kaum muda mengeluh lantaran aspirasi mereka tidak dipenuhi. Mereka juga kerap tidak tahu harus berbuat apa untuk mengekspresikan pemikiran dan pendapat mereka. Rendahnya keterwakilan generasi muda di parlemen juga membuat aspirasi kaum muda belum mendapat cukup ruang, lalu terabaikan begitu saja.

Penelitian mengungkap bahwa kesulitan terberat bagi generasi muda untuk terjun langsung ke politik adalah masalah finansial. Di Indonesia, biaya politik terlampau tinggi, mulai dari mahar politik untuk partai, biaya untuk tim pemenangan, hingga ongkos membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

Ini membuat kaum muda-yang mayoritas masih mencoba merintis karier-sulit memenuhinya. Tak heran jika pada akhirnya yang mampu terjun langsung ke dalam politik aktif mayoritas adalah mereka yang memiliki banyak uang atau berasal dari dinasti politik keluarga.

Akhirnya, generasi milenial lebih memilih untuk bekerja di NGO atau melakukan kerja-kerja kewirausahaan sosial. Sangat disayangkan ketika kita memiliki sosok kaum muda yang berdedikasi untuk masyarakat, tetapi harus berhenti hanya karena urusan biaya politik.

Perlu kaum muda 'berkualitas' dalam politik