Bagaimana ASEAN Menyeimbangkan Posisi di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok?

Irma Indrayani, Universitas Nasional

Perselisihan dagang antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat (AS) dan Cina, pastinya berpengaruh terhadap ekonomi dunia, termasuk kawasan Indo-Pasifik yang di dalamnya terdapat blok ASEAN. Ini berimbas mulai dari harga berbagai komoditas dan produk hingga investasi asing yang mengalir ke kawasan.

Di sisi lain, beberapa dekade terakhir, kawasan Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan pesat. Ini sebagian besar karena ASEAN kerap berkomitmen untuk menjaga tatanan regionalnya tetap bebas, terbuka, dan setara. Namun, ASEAN pun kini menjadi rentan terhadap dampak rivalitas AS-Cina.

Kedua raksasa ekonomi tersebut kerap tarik menarik dukungan dari negara-negara ASEAN.

Wajar jika ASEAN merasa khawatir dengan meningkatnya rivalitas AS-Cina, yang sangat berpotensi membuat kawasan Asia Tenggara menjadi ladang proxy war (area konfrontasi dua kekuatan besar).

Terkait hal ini, penting bagi ASEAN untuk memperkuat diri agar tidak terlalu bergantung dengan AS maupun Cina-serta aliansinya masing-masing. Dan paling tidak, jangan sampai negara-negara ASEAN lebih condong ke salah satu pihak, karena ini sedikit banyak akan berdampak bagi stabilitas politik dan keamanan di kawasan.

Posisi politik ASEAN

Sepanjang Agustus hingga September 2023 terjadi berbagai peristiwa politik internasional yang cukup berpengaruh pada situasi politik negara-negara Asia Tenggara.

Mulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Afrika Selatan, yang tidak dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin karena ancaman penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan penjahat perang, KTT ASEAN ke-43 di Jakarta dengan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, sampai KTT G20 di India.

Salah satu isu yang menjadi perbincangan global adalah penerbitan Peta Cina 2023 akhir Agustus lalu oleh pemerintah Cina yang memuat 10 garis putus-putus atau ten-dash line (sebelumnya 9 garis putus-putus atau nine-dash line), memperluas klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan (LCS).

Cina memang sudah lama mengklaim teritorial sepihak LCS, yang berbatasan langsung dengan negara ASEAN; Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam serta perairan Taiwan.

Ini sontak membuat Filipina, Malaysia dan Vietnam, serta India geram dan menolak mentah-mentah eksistensi peta tersebut.

Blok ASEAN sudah memprotes agresivitas Cina tersebut, tetapi hingga kini ASEAN belum menerapkan tindakan keras apapun untuk menjadi solusi sengketa ini.

KTT ASEAN baru-baru ini di Jakarta menerbitkan Jakarta Declaration on ASEAN Concord IV yang tidak memprotes Peta Baru Cina, tetapi hanya menyepakati kode etik Code of Conduct sesuai dengan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) di LCS.

Ketiadaan protes terhadap Peta Baru Cina pada Deklarasi ASEAN Concord IV bisa jadi karena fokus organisasi regional lebih kepada kepentingan pertumbuhan ekonomi. ASEAN tampaknya berusaha memisahkannya dengan isu politik.