APBN 2024 Harus Berkualitas dan Hasilnya Dirasakan Rakyat

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 harus berkualitas dan hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat sebab tahun depan ada agenda besar pemilu serta transisi kekuasaan yang selalu mengganggu kegiatan ekonomi kalau tidak dikelola dengan hati-hati.

"Maka beban APBN sebagai tumpuan ekonomi pada tahun depan lebih besar dari tahun-tahun nonpolitik. Ekonomi tahun depan akan sangat tergantung pada APBN," kata ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf kepada Koran Jakarta, di Yogyakarta, Kamis (28/9).

Selain itu, tambah Maruf, pemerintah juga harus memastikan APBN tahun depan tidak diganggu oleh kepentingan politik praktis baik oleh pemerintah sendiri dalam hal ini kementerian maupun oleh DPR yang menjadi representasi banyak partai dan caleg incumbent.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko mengatakan pengelolaan APBN merupakan pencerminan dari kebijakan fiskal, di mana perspektif pro pertumbuhan seringkali lebih menonjol dibandingkan kebijakan moneter.

Menurut Suhartoko, berkaitan dengan pengelolaan APBN berkualitas yang diharapkan mendorong pertumbuhan atau lebih tajam lagi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal berikut.

Pertama, tambah Suhartoko, penguatan sisi perpajakan yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara.

Pembiayaan Investasi

Kedua, tambah dia, skema pengeluaran pembangunan yang produktif diupayakan dengan pembiayaan investasi yang saling menguntungkan. Persoalan saat ini investor seringkali berhadapan dengan dangkalnya transaksi keuangan di Indonesia.

Ketiga, infrastruktur yang telah dibangun selama ini perlu ditindaklanjuti dengan membangun berbagai macam industri untuk meningkatkannya dampak multiplier pertumbuhannya. Keempat, tambah dia, pencairan anggaran yang selama ini terkonsentrasi di bulan bulan menjelang akhir tahun perlu dibenahi secara serius

Maruf dan Suhartoko ini menanggapi apa yang disampaikan Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, yang berharap APBN 2024 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan, yakni melalui akselerasi pencapaian sejumlah target pembangunan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Perhatian pada infrastruktur sebagai program utama yang menjangkau beberapa bidang prioritas harus berimbang dengan sektor lainnya," kata Lestari.

Seperti dikutip dari Antara, Lestari mengatakan pemerintah sejatinya telah menetapkan penguatan dukungan pendanaan pada bidang prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan dengan perkiraan pemulihan ekonomi global sampai akhir tahun 2023 masih bertahan.

Di tengah tantangan global itu, dia berharap RI mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi, agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa produktif, inovatif, dan berdaya saing.