Tiongkok Ingin Bentuk Komunitas Maritim untuk Laut Tiongkok Selatan

Doc: ANTARA/HO Badan Keamanan Laut

Ket. Ilustrasi posisi KN Pulau Nipah-321 dan kapal Penjaga Pantai Tiongkok nomor lambung 5204, di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan sebagai perairannya melalui batas imajiner dengan sebutan "Nine Dashed Line", yang koordinatnya tidak pernah diungkap secara persis. Walau bukan negara pengklaim, Indonesia selalu menghadirkan unsur-unsur lautnya untuk menjaga perairan Indonesia di kawasan itu.

Jakarta - Tiongkok mengusulkan komunitas maritim dengan masa depan bersama untuk mendorong perdamaian dan stabilitas maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Usulan itu tertuang dalam buku putih berjudul "A Global Community of Shared Future: Tiongkok's Proposals and Actions" yang dirilis Selasa.

Dalam dokumen itu Tiongkok mengakui menghadapi permasalahan maritim yang semakin kompleks sehingga mengusulkan pembentukan komunitas maritim yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, kesetaraan, kerja sama, dan saling menguntungkan.

"Tiongkok meyakini bahwa konsep ini dapat membantu mendorong perdamaian dan stabilitas pada bidang maritim, serta menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua negara," demikian isi dokumen tersebut, yang dirilis CGTN.

Tiongkok juga menyatakan selalu berkomitmen menyelesaikan kedaulatan wilayah serta hak maritim dan perselisihan kepentingan di Laut Tiongkok Selatan melalui dialog dan konsultasi.

Beijing juga menyatakan telah menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan dengan negara-negara ASEAN secara penuh dan efektif, dan terus melanjutkan perundingan tentang pedoman tata perilaku di perairan tersebut.

Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC) yang disepakati pada 2002, adalah perjanjian tidak mengikat yang menguraikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai.

DoC meminta para pihak menahan diri dari aktivitas yang mengancam atau mengerahkan pasukan, menyelesaikan perselisihan secara damai melalui dialog dan konsultasi, dan menghormati kebebasan berlayar dan terbang.

Tiongkok juga telah mengusulkan membangun kemitraan ekonomi biru bersama dan memperkuat konektivitas maritim.

"Tiongkok memegang teguh langkah-langkah mencapai pembangunan bersama, dengan mengesampingkan perselisihan, dan secara aktif menjajaki pengembangan sumber daya bersama dengan negara-negara tetangga di laut," sebut dokumen itu.

Laut Tiongkok Selatan masih menjadi titik panas permasalahan di kawasan. Tiongkok mengklaim hampir seluruh perairan di Laut Tiongkok Selatan, sedangkan Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim berdaulat di wilayah itu.

Sengketa Tiongkok dan negara-negara ASEAN di perairan itu menyeret Amerika Serikat ketika Filipina berupaya memperkuat hubungan dengan Washington hingga memberi akses kepada AS ke pangkalan-pangkalan militer mereka.

Filipina juga menjadi tuan rumah latihan militer gabungan terbesar antara kedua negara, yang dianggap provokatif oleh Beijing.

Laut Tiongkok Selatan adalah jalur perairan penting yang menjadi rute perdagangan internasional senilai tiga triliun dolar AS (Rp45.000 triliun) setiap tahun.

Jalur itu diyakini kaya potensi energi mineral, minyak dan gas.