Ketika Tindakan Buruk di Medsos Dimaklumi dan Dianggap Normal Netizen

Kekerasan ini kemudian membuat warganet lainnya membiarkan adanya penyebaran konten asusila dan tindakan perundungan karena menganggap keduanya sebagai sanksi sosial bagi si remaja. Inilah contoh kultur pembiaran terhadap kekerasan simbolik. Penyebaran video-yang merupakan pelanggaran privasi-dan perundungan akan berdampak traumatis bagi remaja tersebut.

Dengan adanya budaya pembiaran, kekerasan-kekerasan simbolik semacam ini akan terus langgeng.

Bagaimana mengatasinya?

Pertama, pendidikan dan kesadaran publik tentang konsekuensi kekerasan simbolik sangatlah penting.

Masyarakat perlu memahami bahwa kata-kata dan tindakan dalam dunia digital dapat berdampak signifikan pada individu ataupun kelompok di dunia nyata. Kampanye pendidikan yang komprehensif tentang etika publik di era digital dan bahaya kekerasan simbolik rasanya dapat membantu mengubah persepsi masyarakat secara perlahan.

Kedua, platform media sosial juga harus bertanggung jawab atas konten yang mereka tampilkan, misalnya dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap konten berbahaya. Mereka dapat menindak tegas pengguna yang melanggar aturan.

Perlu juga untuk meninjau kembali algoritma yang mungkin secara tidak sengaja malah mendorong penyebaran konten yang destruktif. Kolaborasi yang lebih erat diperlukan antara platform media sosial, pemerintah, dan pihak lainnya.

Dalam upaya mengatasi budaya pembiaran ini, perlu ada komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan lebih menghormati semua individu. Ini adalah tugas yang harus diemban oleh semua pihak, baik pengguna media sosial, penyedia platform, pemerintah, maupun masyarakat sipil.

Yogie Pranowo, Adjunct Associate Lecturer Studi Humaniora, Universitas Multimedia Nusantara

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.