Peran PBB Makin Terpinggirkan karena Tak Mampu Hadapai Aneka Masalah

NEW YORK - Dunia selalu ditimpa berbagai masalah mulai perang sengit di Ukraina, penggulingan pemerintahan Niger dan Gabon, dan ketimpangan distribusi vaksin dalam pandemi Covid-19.

Dikutip dari The Straits Times, dengan puluhan pemimpin dunia datang ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan Majelis Umum PBB, masalah-masalah global muncul dengan cepat dan nyata di depan pintu badan dunia tersebut, tanpa ada solusi yang terlihat.

Banyak negara mulai mencari negara lain untuk melakukan sesuatu terhadap masalah ini. PBB, yang pernah menjadi forum utama dalam upaya menyelesaikan perselisihan geopolitik, kini semakin terpinggirkan dari politik global yang baru.

Tampaknya badan global ini tidak mampu mengimbangi serangkaian guncangan, krisis, dan kudeta yang tampaknya memecah-belah dunia.

Hal ini dibuktikan dengan ketidakberdayaan negara tersebut untuk melakukan intervensi di tempat-tempat yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pusat perhatian, misalnya kudeta Niger pada musim panas ini atau saat Haiti mengalami kekacauan yang baru-baru ini terjadi.

Hal ini merupakan sebuah penderitaan yang bahkan Amerika Serikat (AS), yang membantu pembentukan PBB dalam upaya untuk memperkuat kepemimpinan AS, telah mengakui hal ini.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, memperjelas hal ini dalam pidatonya minggu lalu, menggambarkan pergolakan tersebut dalam istilah yang hampir apokaliptik.

"Apa yang kita alami saat ini lebih dari sekadar ujian terhadap tatanan pasca-perang dingin, ini adalah akhir dari segalanya," kata Blinken.

"Menjalin kerja sama internasional menjadi semakin kompleks. Bukan hanya karena meningkatnya ketegangan geopolitik, namun juga karena besarnya skala permasalahan global," ujarnya.

Tentu saja, para pejabat telah lama menyatakan bahwa PBB tidak relevan dan memperkirakan kehancurannya sehingga hal ini bisa dibilang klise, namun ketidaknyamanan badan itu terasa sangat akut pada tahun 2023.

PBB Jadi Lumpuh

Ketika perang di Ukraina terus berlanjut, Dewan Keamanan PBB menjadi lumpuh karena posisi Russia sebagai anggota tetap badan tersebut.

"Jika negara-negara yang mendominasi PBB terus menolak reformasi, negara-negara selatan tidak punya pilihan selain mencari opsi di luar sistem PBB, termasuk yang ditawarkan oleh Tiongkok," kata seorang diplomat negara berkembang, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Russia kini mempertimbangkan kesepakatan senjata dengan Korea Utara, yang merupakan pelanggaran terbuka terhadap sanksi PBB yang pernah disetujui negara tersebut.

PBB menjadi perantara kesepa_ katan untuk mengekspor biji-bijian Ukraina meskipun terjadi konflik, namun perjanjian tersebut gagal ketika Presiden Russia, Vladimir Putin, meninggalkan kesepakatan tersebut. Keputusan tersebut menurut Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, akan menimbulkan pukulan telak bagi orang-orang yang membutuhkan di mana pun.