Sejauh Mana Pembayaran REDD+ Menguntungkan Masyarakat Lokal?

Salah satu proyek REDD+ di Jambi, misalnya, membagikan keuntungan kepada masyarakat sesuai aspirasi mereka, misalnya pemenuhan pangan atau pendanaan kegiatan keagamaan.

Di Kalimantan Tengah, proyek REDD+ bermitra dengan pemerintah daerah untuk membangun klinik terapung yang rutin mengunjungi warga untuk menyediakan layanan kesehatan dasar di desa-desa sekitar sungai.

3. Pembayaran di muka untuk memacu kinerja

Pembayaran di muka dikeluarkan oleh donor atau pemerintah sebelum pengurangan emisi tercapai, guna membantu masyarakat mengatasi risiko kerugian karena peralihan cara penggunaan lahan mereka.

Di beberapa tempat, cara ini mungkin kurang ideal. Namun, di tempat lainnya, cara ini diperlukan agar masyarakat bisa terlibat dalam proyek perlindungan maupun pemulihan hutan.

Di Republik Demokratik Kongo, program REDD+ di Maï-Ndombe yang diinisiasi pemerintah mendapatkan dukungan dana dari Forest Carbon Partnership Facility - kemitraan antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah global untuk REDD+.

Kemitraan ini menyediakan dana sekurang-kurangnya $5,3 juta (Rp80,3 miliar) untuk menutupi biaya awal dan tambahan sekitar $1,9 juta (Rp28 miliar) jika REDD+ berhasil mengurangi emisi.

Cara serupa diterapkan dalam program REDD+ di Vietnam. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan $1,8 juta atau Rp27,4 miliar di muka (sekitar 3,5% dari total pembayaran bersih sekitar $51,5 juta atau Rp784 miliar) untuk mendanai kegiatan persiapan REDD+ di tingkat nasional.

Kegiatan persiapan ini mencakup penyusunan peraturan baru, penguatan penegakan hukum, dan kemampuan pemantauan. Donor akan membayarkan sisa dana kepada pemerintah, organisasi, masyarakat, dan individu saat program berhasil memenuhi target pengurangan emisi.

Langkah ke depan

Pembagian keuntungan REDD+ memerlukan proses yang berkesetaraan untuk memenuhi berbagai tujuan dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat.

Kita harus memastikan proses tersebut mengikuti prinsip-prinsip yang jelas dan menerapkan aturan perlindungan sosial. Beberapa prinsip tersebut misalnya pertimbangan peran para pihak, memenuhi kebutuhan, dan mendorong kesetaraan.

Dunia harus terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki pelaksanaan REDD+. Kita juga mengharapkan program ini dilaksanakan lebih efisien lagi di banyak tempat dengan skala yang lebih besar.