Sejauh Mana Pembayaran REDD+ Menguntungkan Masyarakat Lokal?

Sandy Nofyanza, Centre for International Forestry Research dan Bimo Dwisatrio, Centre for International Forestry Research

Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sudah berlangsung hampir 20 tahun. Program ini sudah terlaksana di lebih dari 65 negara termasuk di negara pemilik hutan tropis besar seperti Indonesia, Kongo, dan Brasil.

Melalui REDD+, masyarakat yang melindungi hutan dapat menerima pembayaran, biasanya dari negara-negara maju. Tujuannya adalah membuat usaha masyarakat melindungi hutan lebih bernilai ekonomi dibandingkan menghancurkannya.

Nilai seluruh program REDD+ sejauh ini sudah menyentuh US$2,9 miliar atau sekitar Rp44,1 triliun.

Agar lebih berkesetaraan, pembagian keuntungan program REDD+ harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor seperti siapa yang menerima dana dan cara pembagiannya.

Walau begitu, pembagian keuntungan REDD+ yang terbatas ini tidaklah mudah. Mengapa begitu? Bagaimana memperbaikinya?

Siapa yang berhak menerima pembayaran REDD+?

Pelaksanaan REDD+ melibatkan berbagai macam pihak dengan beraneka tugas dan tanggung jawab. Mulai dari pejabat tinggi pemerintahan hingga tingkat akar rumput. Kondisi ini memicu perdebatan tentang siapa yang harus menerima pembayaran.

Beberapa pihak menganggap para pemilik lahan secara sah dan berpartisipasi aktif dalam pengurangan emisi lebih berhak menerima pembayaran. Misalnya, petani yang memiliki lahan.

Pihak lainnya menyebutkan masyarakat adat yang memiliki sejarah koneksi dengan hutan mereka harus menerima pembayaran.

Ada juga pendapat berbeda bahwa keuntungan harus dibagikan ke masyarakat termiskin. Harapannya, REDD+ mampu mengurangi kemiskinan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Ada juga kelompok yang meyakini lembaga tertentu (seperti pemerintah) sebagai fasilitator REDD+ harus menerima pembayaran. Sebab, REDD+ tidak mungkin terlaksana tanpa peran mereka.

Akhirnya, beraneka opini di atas membikin rumit pembagian dana REDD+.

Sebagai contoh: program REDD+ pemerintah di Kalimantan Timur memiliki banyak pihak yang terlibat. Semua pemangku kepentingan dari pemerintah pusat hingga desa, masyarakat adat dan lokal, bahkan perusahaan swasta, memiliki peran tertentu dalam mengurangi emisi.

Dalam program REDD+ ini, pemerintah dan kelompok masyarakat menyepakati pembagian keuntungan. Sementara itu, sektor swasta mendapatkan keuntungan nonfinansial, seperti peningkatan kapasitas dalam praktik-praktik berkelanjutan mereka.