Riset Ungkap Hambatan Anak Pengungsi Sulit Bersekolah di Indonesia

Namun, otoritas daerah setempat lebih cenderung mengandalkan organisasi internasional, terutama IOM, untuk menjembatani komunikasi dan memberikan informasi kepada komunitas pengungsi, ketimbang secara proaktif menyampaikan informasi tersebut sendiri.

Padahal, situs-situs organisasi ini sebagian besar hanya menyediakan informasi yang berpusat di wilayah Jakarta. Akibatnya, sebagian besar informasi yang ada di situs-situs ini kurang bermanfaat bagi anak-anak pengungsi yang tinggal di provinsi lain di Indonesia.

IOM dan UNHCR juga memiliki kapasitas keuangan dan kemampuan terbatas untuk memberikan bantuan dan berkomunikasi langsung dengan populasi pengungsi secara teratur karena adanya pembatasan mobilitas.

Situasi ini akhirnya menyebabkan kesenjangan komunikasi yang menghambat implementasi Surat Edaran: sekolah-sekolah lokal menjadi ragu untuk menerima anak-anak pengungsi, orang tua pengungsi tidak dapat memperoleh informasi tentang sekolah, dan pada akhirnya anak-anak pengungsi tidak dapat mendaftar di sekolah-sekolah ini.

2. Kurangnya akses teknologi

Untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, sekolah-sekolah umumnya menggunakan sistem penugasan dan kelas online selama pandemi. Sistem ini membutuhkan kontak melalui aplikasi pesan instan (seperti WhatsApp), sementara kelas virtual menggunakan Zoom atau Google Meet. Hal ini berarti siswa membutuhkan akses ke internet dan perangkat digital seperti komputer.

Hal ini menjadi masalah bagi anak-anak pengungsi.

"Semuanya menjadi lebih mahal, tapi tunjangannya sama, sementara kami tidak bisa bekerja di sini." (AJ, orang tua pengungsi, diwawancarai pada 22 Juni 2022 di Makassar).

Meskipun pemerintah Indonesia menyediakan akses internet gratis untuk setiap siswa Indonesia, hal ini tidak berlaku untuk anak-anak pengungsi.

Selain itu, terdapat juga kendala bahasa antara guru dan murid saat mengkomunikasikan tugas melalui aplikasi pesan yang ada.

3. Keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan

Jika anak-anak pengungsi akan dimasukkan ke dalam sistem sekolah di Indonesia, banyak pihak yang perlu dilibatkan. Mereka termasuk otoritas pemerintah (terutama Kementerian Pendidikan), otoritas pemerintah daerah (provinsi maupun kota), sekolah dan guru, dinas pendidikan setempat, dan organisasi internasional.

Namun, Indonesia masih belum memiliki kerangka kerja peraturan yang komprehensif dan berjangka panjang yang dapat menjadi dasar bagi kemitraan berbagai pemangku kepentingan ini. Termasuk di dalamnya adalah kerjasama dalam mengatasi kendala bahasa, kemampuan finansial yang rendah, dan kurangnya perangkat teknologi yang selama ini menjadi kendala utama bagi orang tua pengungsi sebelum mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah di Indonesia.