Petani Urus Klaim Asuransi Gagal Panen

BOGOR - Dua kelompok tani Kabupten Bogor dengan area seluas tujuh hektare yang gagal panen mulai mengurus klaim asuransi. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi, Selasa (29/8), menjelaskan bahwa setiap hektare sawah yang gagal panen dibayar senilai enam juta oleh perusahaan asuransi.

"Yang penting sesuai dengan kriteria. Satu hektare dibayar enam juta," kata Tatang. Dia
menjelaskan padi tujuh hektare yang gagal panen tersebut berada di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. "Sekarang yang terkena puso baru tujuh hektare di Kecamatan Ciawi milik dua kelompok tani," ujarnya.

Distanhorbun Kabupaten Bogor juga mencatat seluas 1,5 hektare sawah mengalami kekeringan berat. Kemudian, kekeringan sedang 39,3 hektare, kekeringan ringan 87,5 hektare, dan terancam kekeringan seluas 388,15 hektare.

Lebih jauh, Tatang memaparkan untuk kriteria kekeringan ringan ditandai dengan permukaan tanah pecah dan tidak ada sumber air. Kriteria kekeringan sedang, tanah lecah, sumber air tidak ada. Pertumbuhan sudah terlihat bagus. Kriteria berat, tanah sudah belah. Kaki juga bisa masuk. Daunnya sudah menggelinting.

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Pelayanan Usaha Distanhorbun Kabupaten Bogor, Judi Rahmat, menjelaskan periode Mei-Agustus ada 11 ribu hektare sawah yang diasuransikan. "Asuransi tersebut berlaku selama masa tanam hingga panen atau dalam kurun waktu empat bulan," ujarnya.

Biaya asuransi tersebut senilai 180 ribu per hektare ditanggung pemerintah. Sebesar 80 persen (144 ribu) ditanggung pemerintah pusat, dan 20 persen (36 ribu) menjadi beban Kabupaten Bogor.

Judi menuturkan, syarat dan ketentuan yang perlu dilakukan petani untuk mengasuransikan tanaman dengan cara mendaftarkan kepada petugas agar masuk Sistem Informasi Distanhorbun. Itu dilakukan saat usia tanam belum mencapai 30 hari.

Gelar Rakor

Selama tahun ini ada dua kali masa tanam, Kabupaten Bogor telah mengasuransikan 25 ribu hektare padi milik petani. Menurut Tatang, kekeringan ini dampak musim kemarau panjang dan El Nino. Tatang menyebutkan Distanhorbun Kabupaten Bogor saat ini sedang mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) khusus bagi dua kelompok tani.

Untuk menghadapi dampak El Nino, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menggelar rapat koordinasi untuk menanggulangi kekeringan yang terus meluas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan hingga kini sebanyak 89 desa dari 26 kecamatan telah minta bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

Dalam rapat, Burhanudin mengumpulkan para camat, beserta stakeholder terkait untuk membantu masyarakat yang krisis air bersih. Lebih dari 121.000 jiwa telah terdampak kekeringan.