MPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kekeringan di Berbagai Daerah

Doc: Antara/Dhedhez Anggara

Ket. Petani melihat kondisi sawahnya yang rusak akibat kekeringan di Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (7/8/2023).

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta Pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

"Ancaman kekeringan dan kebakaran mulai terlihat sebagai dampak dari perubahan iklim yang terjadi. Upaya antisipasi untuk menekan dampak tersebut meluas harus segera dilakukan," kata Lestari Moerdijat melalui keterangannya, di Jakarta, Minggu (27/8).

Hal itu dikatakannya terkait data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebutkan bahwa hingga 23 Agustus 2023, sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami bencana hidrometeorologi kekeringan di 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Data BNPB juga menyebutkan bahwa bencana serupa juga terjadi di lima kabupaten di Jawa Tengah dan satu kabupaten di Jawa Timur.

Lestari menilai, ancaman kekeringan tersebut harus segera mendapat perhatian para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, mengingat kekurangan air bersih bisa berdampak pada aspek kesehatan masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan catatan UNESCO, rata-rata hak manusia atas air yaitu sebesar 60 liter per orang per hari dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum membagi standar kebutuhan air bersih berdasarkan wilayah.

Standar kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan rata-rata 60 liter per kapita per hari, warga kota kecil kebutuhan air bersihnya 90 liter per kapita per-hari, warga kota sedang dengan kebutuhan air bersih 110 liter per kapita per-hari.

Warga kota besar dengan kebutuhan air bersih 130 liter per kapita per hari, dan warga metropolitan dengan kebutuhan air bersih 150 liter per kapita per hari.

Lestari menjelaskan berdasarkan angka kebutuhan air bersih tersebut, warga metropolitan merupakan kelompok yang paling terancam bila menghadapi kekeringan.

"Namun dengan mulai kekeringannya 16 kabupaten di Pulau Jawa, ancaman kekurangan air bersih mulai menghampiri perdesaan, kota kecil dan kota sedang," ujarnya pula.

Karena itu, dia sangat berharap agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ancaman kekurangan air bersih tersebut.

Selain itu, Lestari juga mendorong agar perencanaan pengembangan wilayah di setiap daerah juga harus mengantisipasi sejumlah potensi ancaman bencana, sebagai dampak perubahan iklim yang terjadi.

"Setiap daerah harus memiliki kawasan tangkapan air hujan, menggencarkan penghijauan dan sosialisasi penghematan pemanfaatan air bersih, sehingga ketersediaan air bersih bagi daerah tersebut tetap terjaga," katanya.

Dia juga mendorong agar masyarakat menerapkan pola hidup yang bijaksana dalam memanfaatkan air bersih dalam keseharian, sehingga dampak perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.