Korut Berdalih Peluncuran Satelitnya Tidak Bahaya

NEW YORK - Korea Utara (Korut) membela peluncuran terbaru roket pembawa satelit yang dilakukannya, dengan mengatakan peluncuran itu tidak menimbulkan bahaya terhadap keamanan negara-negara tetangga. Pembelaan diri itu disampaikan Korut dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (25/8).

Korut juga menegaskan bahwa peluncuran itu merupakan hak kedaulatannya.

Dalam sidang itu, Duta Besar Korut untuk PBB, Kim Song, menyatakan Pyongyang tidak akan pernah mematuhi resolusi-resolusi DK PBB yang melarang negaranya menggunakan teknologi yang berkaitan dengan misil balistik.

Melalui resolusi-resolusi DK PBB, Korut dikenai serentetan sanksi.

Media pemerintah Korut mengatakan Korut pada Kamis (24/8) meluncurkan roket Chollima-1, yang membawa satelit pengintai militer Malligyong-1, tetapi misi tersebut berakhir gagal.

"Peluncuran itu adalah hak sah untuk membela diri guna mencegah meningkatnya tindakan militer agresif Amerika Serikat (AS) dan para pengikutnya," kata Kim Song.

Terkait dengan peluncuran misil balistik Korut, Tiongkok dan Russia yang memegang hak veto, terus membela upaya peluncuran satelit Pyongyang sehingga dewan tersebut tidak dapat mengambil tindakan yang mufakat.

Geng Shuang, wakil Duta Besar PBB untuk Tiongkok, mengatakan bahwa keputusan Korut untuk meluncurkan satelit itu berkaitan erat dengan latihan gabungan skala besar tahunan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan AS.

Tudingan AS

Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB itu diadakan atas permintaan AS, yang merupakan ketua bergilir DK PBB untuk bulan ini, beserta enam negara lainnya, termasuk Jepang. Selama sesi itu, sebagian besar peserta mengecam peluncuran tersebut karena melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kimihiro Ishikane, Duta Besar Jepang untuk PBB, mengecam peluncuran tersebut sebagai pelanggaran "terang-terangan" terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia mengatakan bahwa peluncuran yang dilakukan Korut sangat mengancam perdamaian dan keamanan Jepang, kawasan, dan seluruh komunitas internasional.

Sementara itu AS menuding Tiongkok dan Russia menghalangi tanggapan bersama Dewan Keamanan PBB terhadap peluncuran misil Korut, termasuk upaya Pyongyang pada Kamis untuk menempatkan satelit mata-mata yang menggunakan teknologi misil balistik.

"Ini seharusnya menjadi isu yang mempersatukan kita.Namun sejak awal 2022, Dewan ini gagal memenuhi komitmennya karena hambatan dari Tiongkok dan Russia," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. "Ancaman nuklir Korut semakin meningkat, dan Russia serta Tiongkok tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," imbuh dia. AFP/Ant/Kyodo-OANA/I-1