Kebijakan WFH Dinilai Mendesak untuk Pangkas Polusi Udara Jakarta, Apa Alasannya?

Menurut Djoko, sembari menerapkan WFH massal, pemerintah dapat memanfaatkan luangnya jalan-jalan di Jakarta maupun di kota penyangga untuk memperbaiki sarana transportasi umum, perluasan trayek, integrasi antarmoda, dan pengadaan bus. Fokus solusi ini adalah untuk mengakomodasi sekitar 8,8 juta warga Jabodetabek yang belum terhubung dengan simpul transportasi massal.

Selain pembenahan transportasi publik, dia turut menyarankan pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Misalnya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar, ataupun aturan 4-in-1 di sejumlah ruas jalan utama.

Harapannya, ketergantungan pekerja Jabodetabek terhadap kendaraan pribadi-khususnya sepeda motor-dapat berkurang sehingga mereka lebih memilih angkutan publik untuk bekerja.

"Solusi yang dilakukan haruslah mengatasi masalah bukan cuma polusi udara tapi kecelakaan, kemacetan, bahkan inflasi," kata Djoko yang juga Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Robby Irfany Maqoma, Environment Editor, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.