Kebijakan WFH Dinilai Mendesak untuk Pangkas Polusi Udara Jakarta, Apa Alasannya?

Robby Irfany Maqoma, The Conversation

Polusi udara Jabodetabek menjadi perbincangan di mana-mana hingga membuat Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengadakan rapat terbatas soal ini pada pekan lalu. Hasilnya, Jokowi mengeluarkan lima instruksi, salah satu di antaranya adalah work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan WFH bagi 50% aparatur sipil negara Ibu Kota. WFH berlangsung selama 21 Agustus - 21 Oktober 2023.

Kebijakan senada juga dikeluarkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Lembaga ini bahkan memberlakukan WFH hingga 75% dari total pegawainya.

Pakar ekonomi transportasi dan energi dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Alloysius Joko Purwanto, mengemukakan WFH adalah kebijakan yang mendesak. WFH layak menjadi 'jalan pintas' untuk memangkas polusi udara di Jakarta.

"Kalau kita mau jalan pintas, ya WFH ini kita memotong di sisi demand permintaan pergerakan. Ini langkah yang efektif untuk dibuat lebih serius, jadi cukup urgent," ujar Joko yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), kepada The Conversation.

Mengapa WFH penting dan mendesak?

Joko memulai argumennya dengan berkaca pada pembatasan pergerakan masyarakat dan kewajiban WFH bagi mayoritas pekerja saat pandemi COVID tahun 2020. Dia saat itu mengamati data kualitas udara di Jakarta membaik.

Sebaliknya, begitu pembatasan mengendur, polusi udara berangsur meningkat. Pada 14 - 20 Juni 2022, kualitas udara kota Jakarta secara berturut-turut berada di kategori "tidak sehat" (unhealthy) menurut situs pemantau kualitas udara IQAir.com. Perburukan kualitas ditandai peningkatan konsentrasi partikel debu (PM2.5) yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, gangguan paru-paru, hingga gangguan kardiovaskular.

Riset dari Adhe Rizky Anugerah dari Universiti Putra Malaysia pada 2021, juga mengungkapkan temuan senada. Studi yang berbasiskan data kualitas udara DKI ini mengungkapkan penurunan material pencemar seperti Nitrogen Oksida atau NOx (7,5%), Sulfur Dioksida atau SOx (5,7%), dan Karbon Monoksida atau CO (39,9%) di seluruh wilayah Ibu Kota-kecuali Jakarta Utara. Ketiganya merupakan polutan utama yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor.

Selain berkaca dari kondisi pandemi COVID, Joko mengatakan WFH penting karena saat ini ketergantungan para pekerja terhadap kendaraan pribadi sangat tinggi.

Berkaca dari survei indikatif Dewan Transportasi Kota Jakarta ke 881 pekerja di Ibu Kota pada Mei lalu (belum dipublikasi), mayoritas responden (41%) masih menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama. Ada juga 26% responden pengguna taksi atau ojek online yang-berdasarkan tingkat keterisiannya-dapat dianggap sebagai kendaraan pribadi.

"Sisanya hanya kendaraan umum. Ketergantungan kita pada kendaraan pribadi sangat tinggi untuk pergerakan setiap hari," kata Joko.

Pendapat tersebut juga menjadi simpulan dalam riset berbasiskan simulasi efektivitas WFH terhadap pengurangan polusi yang dilakukan di Barcelona, Spanyol, pada 2021. Riset ini menyatakan bahwa pemberlakuan WFH selama 2 - 4 hari dalam sepekan dapat mengurangi emisi NOx 4 - 10%.