Pemilih Muda 2024, Ini yang Dibutuhkan Kaum Muda Menurut Survei

Terhadap politik kebijakan mereka jelas tidak apolitis. Namun, kesadaran mereka terhadap buruknya kebijakan publik, ditambah dengan maraknya korupsi oleh politikus dan pejabat negara, dapat membuat kaum muda menjadi apatis terhadap politik elektoral. Mereka jadi malas dengan parpol dan calegnya.

Kedua adalah maraknya penyebaran disinformasi dan berita palsu, terutama di media sosial.

Media sosial kini tampaknya sudah menjadi wadah utama untuk melakukan kampanye politik, menyampaikan informasi politik dan membangkitkan partisipasi masyarakat.

Berita buruknya, media sosial juga kerap disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi politik dan hoaks.

Pada Pemilu 2019, Bawaslu mencatat terdapat 486 kasus dugaan pelanggaran kampanye di media sosial, termasuk dalam bentuk penyebaran hoaks.

Sementara itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) telah mendeteksi adanya tren kenaikan jumlah disinformasi politik terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 sejak awal 2023. Sepanjang triwulan pertama 2023, Mafindo menemukan sekitar 664 kasus hoaks di media sosial, terutama YouTube, Facebook, dan Tiktok. Ini lebih tinggi dibandingkan triwulan pertama 2022 yang sebanyak 534.

Konten hoaksnya sebagian besar adalah informasi palsu yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Ada pula yang menjatuhkan figur-figur bakal capres dan menyerang partai-partai politik pendukungnya.

Berita baiknya, sebenarnya jika dibandingkan dengan pemilih senior (usia 40 tahun ke atas), kaum muda cenderung lebih aware dengan aktivitas konfirmasi dan klarifikasi, termasuk mengecek fakta, terhadap berita-berita yang tersebar baik di media sosial maupun di media mainstream. Pemilih senior biasanya lebih "baper" alias lebih mudah terpengaruh oleh berita-berita politik.

Namun, hal ini juga membuat pemilih muda menjadi cenderung melihat figur ketimbang parpol. Ini karena, kembali lagi, mereka kurang mendapat informasi tentang rekam jejak parpolnya.

Oleh karena itu, peserta pemilu harus memanfaatkan platform-platform digital dengan baik dan fokus pada penyebaran informasi tentang rekam jejak, program, serta visi misi mereka.

Penyelenggara dan peserta pemilu harus sepenuhnya terbuka dan memenuhi keinginan masyarakat, terutama para pemilih muda. Anggaran triliunan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 harus digunakan anggaran sebaik-baiknya untuk memberikan informasi dan literasi yang benar, tepat dan menyeluruh, jangan sampai hanya habis untuk politik uang.

Arfianto Purbolaksono, Research and Program Manager, The Indonesian Institute

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.