ASEAN Perlu Kumpulkan Dana Bersama untuk Berantas Illegal Fishing

Model pendanaan bersama bisa terinspirasi dari COVID-19 ASEAN Response Fund, yang menyediakan dana keuangan untuk membuat program penanganan pandemi di antara anggota ASEAN.

Sebagai contoh, ASEAN dapat merancang dana bersama setiap tahun, mirip dengan anggaran negara, untuk mengakomodasi program-program yang diperlukan dalam memberantas IUU fishing. Dari dana tersebut, ASEAN dapat mendiskusikan dan membuat program untuk mencegah, memantau, dan mengawasi penangkapan ikan ilegal, sehingga target lebih mudah tercapai. Program-program tersebut bisa mencakup pembiayaan patroli laut, edukasi nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan pemberantasan perekrutan ilegal.

Di antara skenario pendanaan yang memungkinkan untuk dilakukan adalah anggota ASEAN menyumbangkan dana berdasarkan luas wilayah laut dan kebutuhan perikanan masing-masing negara anggota. Tetapi, ini tidak berarti bahwa negara anggota yang tak memiliki atau hanya memiliki sedikit akses laut dikecualikan dari kesempatan untuk berkontribusi.

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah regional, dan terdapat beberapa laporan yang menunjukkan bahwa warga negara Laos dan Kamboja ditemukan di antara awak kapal penangkap ikan yang mengalami perbudakan - meskipun Laos tidak memiliki wilayah laut dan Kamboja memiliki perairan laut yang relatif terbatas.

Jika ASEAN menuntut setiap anggotanya untuk mengambil tindakan melawan IUU fishing tanpa mewajibkan komitmen keuangan dari masing-masing negara anggota, perang terhadap penangkapan ikan ilegal hanya akan menjadi pertempuran yang selalu berakhir pada kekalahan.

Artikel adalah bagian dari proyek 'Blue Security' yang dipimpin oleh La Trobe Asia, University of Western Australia Defence and Security Institute, Griffith Asia Institute, UNSW Canberra dan the Asia-Pacific Development, Diplomacy and Defence Dialogue (AP4D). Pandangan yang diungkapkan semata-mata dari penulis dan tidak mewakili Maritime Exchange, Pemerintah Australia, atau pemerintah negara mitra kerja sama.

Asmiati Malik, Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.