ASEAN Perlu Kumpulkan Dana Bersama untuk Berantas Illegal Fishing

Tanpa mengetahui secara pasti dampak dari IUU fishing, baik dari segi biaya ekonomi maupun dampak nonekonomi, akan sulit untuk mencapai solusi praktis karena tidak adanya kesamaan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur total kerugian.

Kepentingan nasional yang tak sejalan

Setiap negara anggota tentu memiliki kepentingan nasional masing-masing, sehingga sulit untuk fokus pada kepentingan regional.

ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal dan kegiatan kriminal lainnya yang terkait dengan IUU fishing. Hal ini termasuk membuat pedoman untuk mencegah masuknya ikan dan produk perikanan yang bersumber dari penangkapan ilegal ke dalam rantai pasokan perikanan pada 2015.

Namun, kesepakatan regional bisa kurang bertaji, terutama ketika hal tersebut bertabrakan dengan kepentingan nasional masing-masing negara anggota.

Sebagai contoh, masih ada kapal ikan asal vietnam yang menangkap Ikan di perairan kaya sumber Natuna, Indonesia, meski kedua negara telah menuntaskan diskusi intensif mengenai batas ZEE yang berlangsung hingga 12 tahun pada Desember 2022. Selain itu, temuan dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menunjukkan adanya dugaan bahwa kapal penjaga perairan Vietnam melindungi kapal perikanan mereka yang melaut di Indonesia. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap kesepakatan yang sudah dibuat.

Pemantauan dan penjagaan laut teritorial membutuhkan anggaran yang berbeda di setiap negara. Ini menyebabkan setiap anggota ASEAN hanya menjalankan dan mengutamakan kepentingan nasionalnya.

ASEAN membutuhkan rencana aksi yang konkret, termasuk menciptakan dana bersama IUU fishing yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana kerja regional dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, dan membantu mengongkosi pemantauan dan penjagaan areal laut di kawasan.

Merancang skema dana bersama ASEAN

Kurangnya komitmen untuk mengumpulkan sumber daya di antara negara-negara anggota bisa jadi penyebab lambatnya progres dalam memerangi penangkapan ikan ilegal di kawasan.

Meski telah ada perjanjian untuk memerangi masuknya ikan dan produk perikanan ilegal dalam rantai pasok, tanpa adanya kewajiban keuangan, dampak dari kesepakatan ini akan sangat terbatas.

Kehadiran dana bersama kawasan berpotensi menjembatani kepentingan nasional yang saling tumpang tindih di antara negara-negara ASEAN.

Dengan mengikat anggota melalui komitmen keuangan, solusi yang ditawarkan tidak akan terlalu berpusat pada negara dan lebih fokus pada tindakan yang perlu dilakukan pada tingkat regional.