Generasi Milenial Penentu Pemilu 2024, Parpol Jangan Jadikan Kapitalisasi Suara

JAKARTA - Suara generasi milenial menjadi penentu pada Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, generasi milenial mendominasi pemilih pada Pemilu 2024 dengan jumlah 68.822.389 orang atau 33,60 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).

"Dari demografi peningkatan kelompok milenial selalu mengalami tren yang terus meningkat dari Pemilu 2014 sampai 2019," kata Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby dalam Diskusi Akhir Pekan Titik Temu di Jakarta, Sabtu (29/7).

Alwan mengatakan, dalam pemilu, suara anak muda dilibatkan tidak hanya sebagai bagian dari kapitalisasi suara menjadi kekuasaan. Hal itu karena populasi generasi milenial sangat besar.

Menurutnya, keterlibatan anak muda seharusnya dimaknai sebagai komitmen anak bangsa terhadap proses demokrasi Indonesia.

Alwan tidak menginginkan keterlibatan anak muda dalam politik praktis tidak hanya sebagai syarat administratif dalam sebuah partai politik.

Sedangkan Ketua Kelompok Lembaga Paradigma Mulla Sadra mengungkapkan antusias kalangan mahasiswa terhadap perkembangan politik nasional sangat banyak. Meski demikian, tidak sedikit pula mahasiswa yang cenderung apatis dengan Pemilu 2024.

"Mereka cenderung melihat bahwasannya Pilpres 2024 ini hanyalah permainan para elite saja gitu dan permainan para politisi saja," kata Mulla.

Sehingga, menurutnya, hal ini bisa menimbulkan efek ketidakmauan anak-anak muda dan milenial di kalangan mahasiswa untuk memilih dalam Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengaku ketertarikannya dengan PSI karena di dalam partai tersebut mempunyai tokoh-tokoh baru dalam perpolitikan nasional.

Ia menegaskan dengan satu fraksi di DPRD DKI ini menjadi ajang pembuktian bagi PSI yangterdiri dari anak muda membela rakyat.

"Anak muda itu juga bisa memainkan peran di dalam perpolitikan. Jadi bukan hanya menjadi komoditas politik," pungkasnya.