Pemimpin Mendatang Harus Mampu Tingkatkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Rakyat

» Jokowi sadar betul kalau pemerataan pembangunan nasional sudah sekian tahun ditinggalkan pemimpin-pemimpin terdahulu.

» Jokowi tinggal menyelesaikan beberapa tantangan lagi, seperti pangan, energi, dan kepastian hukum agar RI jadi negara yang aman dan layak untuk investasi.

JAKARTA - Rakyat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang diharapkan betul-betul berpikir rasional dalam menentukan pilihan pemimpin bangsa ke depan, agar kemajuan yang sudah banyak dicapai saat ini berkelanjutan.

Para pemilih juga diharapkan terhindar dari sentimen-sentimen yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang dikemas melalui berita-berita bohong (hoaks) yang banyak disebarluaskan para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar EL Mahfudzi, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Selasa (25/7), mengatakan pemimpin mendatang harus mampu meningkatkan pemerataan ekonomi rakyat yang sudah mulai dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, kunjungan Presiden Jokowi ke Pindad tentu tujuannya agar Indonesia bisa membangun persenjataan, bukan untuk lain-lain.

"Apa yang dipikirkan Jokowi susah ditebak. Ada satu hal penting sebagai pemimpin bangsa, Presiden berpikir Indonesia sebagai bangsa bukan bangsa kecil, tetapi terbesar keempat di dunia. Jokowi memikirkan apa yang bisa dia lakukan selama ini untuk negara. Bahkan infrastruktur yang tidak penting bagi beberapa kalangan tetapi tetap dibangun Jokowi. Bahkan, dia membangun infrastruktur yang orang tidak pikirkan," kata Nazar.

Misalnya, pelabuhan yang diabaikan oleh beberapa pemerintahan sebelumnya, dibangun oleh Jokowi, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Presiden-presiden sebelumnya jauh-jauh hari sudah merencanakan, tapi sampai akhir kekuasaannya belum terlaksana.

"Jokowi tahu, Jakarta tidak bisa menampung penduduk yang terus berkembang pesat. Polusi sudah begitu tinggi tiap hari. Air dari bawah tanah dipakai, akibatnya konstruksi beberapa bangunan di Jakarta banyak yang miring," kata Nazar.

Jokowi, kata Nazar, sadar betul kalau pemerataan pembangunan nasional sudah sekian tahun ditinggalkan pemimpin-pemimpin terdahulu, sehingga sangat antusias membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Meski banyak kalangan yang menentang, namun Jokowi tetap jalan karena tahu betul para penentang pemindahan ibu kota adalah mereka yang mau mempertahankan Jakarta yang rusak, kepentingan politik yang kecil, sangat kecil scope-nya, kepentingan kreditur, kepentingan ekonomi sesaat. Walaupun kualitas hidup di Jakarta sangat buruk dan sangat turun tiap hari, banyak yang enggan pindah, tetapi Jokowi berani melakukannya," katanya.

Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan banyak yang tidak paham kalau pemindahan Ibu Kota juga untuk mengalihkan konsentrasi dana atau uang yang beredar di pusat selama ini yang sangat besar, sementara di daerah sangat kecil.

"Hal ini membutuhkan tekad luar biasa," ujar Siprianus.