Pemimpin Mendatang Harus Mampu Tingkatkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Rakyat

Hukum Harus Ditegakkan

Hal yang tidak bisa dipungkiri dari kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dalam sejarah belum pernah ada menteri berkuasa ditangkap karena korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan.

"Jangan dipolitisasi, tapi lihat fakta hukumnya memang korupsi," katanya.

Jokowi luar biasa. Belum pernah ada Presiden yang izinkan menteri aktifnya diperiksa aparat hukum. Itu karena presiden berprinsip hukum harus ditegakkan demi keadilan.

"Beliau sudah menunjukkan pejabat tertinggi mana pun kalau korupsi, ya kena tindakan hukum," katanya.

Selain pemerataan dan penegakan hukum, gaya kepemimpinan Jokowi yang juga harus ditiru pemimpin baru ke depan adalah tekadnya untuk terus berkeliling di seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Meskipun terlihat melelahkan, tapi Jokowi ingin mendengar sendiri apa yang diinginkan rakyat.

"Pemimpin di masa depan harus mampu melakukan hal seperti itu. Kalau mau sukses, dia harus melampaui pencapaian yang telah ditorehkan Jokowi. Capres yang ada sekarang apa sudah siap dan mampu seperti Jokowi? tanya Siprianus.

Dia mengakui, terlepas dari banyak pencapaian Presiden Jokowi, sebagai manusia memang pasti punya keterbatasan sehingga masih banyak hal yang harus dibereskan, seperti pangan, energi, dan keuangan negara, serta mengurangi impor dan memacu produksi nasional. "Capres harus becermin dari yang Jokowi lakukan. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan ngoyo untuk berkuasa," katanya.

Berbuat Lebih Baik

Meski tinggal satu setengah tahun lagi berkuasa, Jokowi diyakini masih bisa berbuat lebih baik dan menyelesaikan tugasnya dengan prestasi yang luar biasa. Pencapaian itu bukan hanya dilihat rakyat Indonesia, tapi juga komunitas global. Jokowi bukan melakukan pencitraan, tapi pencapaiannya sesuai fakta. Uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung misalnya, banyak menuai pujian dan diberitakan luas oleh media di luar negeri.

"Jokowi tinggal menyelesaikan beberapa tantangan lagi seperti pangan dan kepastian hukum, sehingga Indonesia dinilai investor sebagai negara yang aman untuk berinvestasi," katanya.

Menurut Siprianus, Presiden Jokowi selama ini memang harus menghadapi koalisi partai politik yang memberatkan langkahnya karena kepentingan partai sering memberatkan visi negara dan visi Presiden. "Mau yang jangka pendek maupun yang jangka panjang dirusak oleh oligarki dan kronisme, padahal misi jangka panjang itu adalah misi untuk rakyat," katanya.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Wakil Rektor III, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan Indonesia perlu sosok pemimpin yang mengedepankan prinsip pemerataan ekonomi karena memang pembangunan ekonomi harus sejalan dengan sila kelima Pancasila.