Cegah Penyebaran Antraks, Pemkab Gunungkidul Perketat Lalu Lintas Ternak

Doc: ANTARA/Instagram dpkh_gunungkidul

Ket. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan, Kabupaten Gunungkidul.

GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperketat lalu lintas hewan ternak di pasar hewan untuk mencegah penyebaran antraks di wilayah ini.

Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul Kelik Yuniantoro di Gunungkidul, Kamis (13/7), mengatakan sampai saat ini, Pemkab Gunungkidul melalui Dinas Perdagangan belum ada rencana menutup pasar hewan sebagai tindak lanjut temuan antraks di Padukuhan Jati Kalurahan (Desa) Candirejo Kapanewon (Kecamatan) Semanu.

"Penyebaran penyakit antraks di Paduhan Jati, Candirejo, tidak mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar hewan di Gunungkidul. Sampai saat ini, pasar hewan tetap buka seperti biasa," kata Kelik.

Ia mengatakan, pihaknya belum mendapat perintah untuk melakukan penutupan pasar hewan. Salah satu pasar hewan yang masih tetap buka adalah Pasar Hewan Munggi. Lokasi pasar tersebut terletak dalam satu kapanewon, yakni Kapanewon Semanu.

"Masih tetap buka karena tidak ada instruksi untuk ditutup. Ini termasuk Pasar Munggi yang lokasinya masih satu kapanewon dengan lokasi penemuan antraks di Semanu, tetap buka," katanya.

Meski demikian, Kelik mengakui ada pengetatan laju keluar masuk hewan ternak di pasar. Upaya dilakukan dengan memeriksa kondisi kesehatan hewan ternak.

"Teknisnya oleh petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan di setiap pasar ada yang memeriksa," katanya.

Disinggung mengenai aktivitas jual beli, ia mengakui ada penurunan. Meski demikian, Kelik belum bisa memastikan fenomena ini karena terdampak antraks.

Penurunan jual beli sudah menjadi hal yang biasa setelah perayaan Idul Adha.

"Setiap tahun setelah Hari Raya Kurban penjualan akan menurun. Kebetulan sekarang ada penyebaran antraks, jadi belum bisa dipastikan apa penyebab penurunan saat ini," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan belum menetapkan status kejadian Luar Biasa (KLB) antraks.

Menurutnya, status belum ditetapkan karena mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut akan memukul kondisi ekonomi masyarakat.

"Jadi harus dipertimbangkan matang-matang sehingga belum menetapkan KLB," katanya.

Sunaryanta juga memastikan kasus antraks sudah sangat terkendali. Hal ini terlihat dari penanganan terhadap pasien maupun hewan ternak milik masyarakat yang sudah mulai mendapatkan suntikan pencegahan.

"Sudah terkendali dan kondisi di masyarakat juga seperti biasa sebelum ada kasus. Untuk pencegahan juga terus dilakukan sosialisasi di masyarakat," katanya.