Awasi Ketat Kesehatan Hewan Kurban

JAKARTA - Masyarakat perlu mewaspadai penyakit hewan jelang pelaksanaan kurban pada Idul Adha. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah melakukan sosialisasi secara intensif terkait penyakit hewan kurban.

"Pelaksanaan kurban tahun ini kita dihadapkan dengan munculnya penyakit hewan baru," ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Adapun Kementan telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan penyakit Hewan. Kegiatan ini mengingat penyakit hewan baru ini yakni penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin disease (LSD) pada sapi. "Bimtek ini juga untuk kewaspadaan akan kemungkinan munculnya peste des petits ruminant (PPR) pada kambing dan domba," kata Nasrullah.

Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, terutama dalam upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit LSD dan kewaspadaan terhadap penyakit PPR," kata Nasrullah. "Pencegahan ini tentunya harus dimulai dari kegiatan penjualan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan hewan kurban baik di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH," imbuhnya.

Nasrullah menegaskan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Kementan terkait penanganan kasus LSD dan PPR, maka pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5412 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam pencegahan Penyebaran LSD dan Kewaspadaan terhadap Penyakit PPR.

Terkait penyakit LSD, Nasrullah menjelaskan, saat ini pemerintah telah melakukan upaya pencegahan penyebaran melalui kegiatan vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak.

"Tidak hanya penyakit LSD dan PPR, namun kita juga tetap harus waspada dengan penyakit mulut dan kuku (PMK) karena masih ada laporan kejadian di beberapa provinsi," ujar Nasrullah.

Menurutnya, menjelang Idul Adha, lalu lintas ternak selalu tinggi. Karena itu, Nasrullah menekankan penerapan Permentan 17 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di dalam Wilayah NKRI harus dijadikan acuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan tersebut.

Lebih lanjut, Nasrullah menyampaikan seperti tahun-tahun sebelumnya Kementan pun juga akan menerjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner untuk memantau pelaksanaan kurban di lapangan.

"Kehadiran Tim Pemantau Hewan Kurban diharapkan akan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa hewan yang akan dikurbankan adalah hewan sehat dan dagingnya aman untuk dikonsumsi," tandasnya.

Penuhi Standar

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma`arif, saat pelaksanaan kegiatan bimtek tengah pekan kemarin menyampaikan dengan bimtek ini kita harapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dapat memenuhi standar minimal hygiene sanitasi dan daging yag dihasilkan dapat memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Syamsul menerangkan seluruh proses pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. "Mulai dari penyembelihan hewan kurban sampai dengan proses penyediaan daging, harus dilakukan dengan cara yang benar," ungkap Syamsul.

Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan setiap adanya kecurigaan penyakit hewan melalui petugas kesehatan hewan terdekat.