Stunting Jadi Prioritas Pemerintah Pusat-Daerah

JAKARTA - Pencapaian 10 sasaran di RPJMN 2020-2024 berpotensi terkendala pada tahun depan. Karenanya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dan prioritas kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

"Bukan tak tercapai. Kita harus berikan perhatian dan itu bukan hanya pekerjaan rumah-nya nasional, dan pemerintah pusat tok, tapi sama sama," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).

Dalam kesempatan ini, Suharso menjelaskan mengenai pernyataannya di RDP Komisi XI DPR pada 5 Juni lalu mengenai 10 sasaran pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berisiko sulit tercapai.

Suharso mengatakan pemaparan mengenai 10 sasaran RPJMN tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah sasaran yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam sisa tahun pemerintahan periode 2019-2024. Dengan begitu, dia mengharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat menyesuaikan kebijakan anggaran dan kebijakan prioritas agar 10 sasaran RPJMN tersebut dapat tercapai.

"Kalau mau alokasikan anggaran harap dipertimbangkan, apa-apa saja yang perlu," kata dia.

Adapun 10 indikator RPJMN 2024, yang dijelaskan Suharso, berisiko tidak tercapai dalam rapat di Komisi XI DPR, yakni sasaran terkait imunisasi dasar lengkap, tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), penurunan berat badan pada balita, penurunan tingkat tuberkulosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, pengurangan jumlah perokok anak-anak, penurunan tingkat obesitas, peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan peningkatan puskesmas.

Lakukan Intervensi

Suharso menjelaskan sasaran dalam RPJMN 2024 bukan hanya acuan pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Karena itu, rencana pembangunan pemerintah daerah (pemda) harus sinkron dengan rencana pemerintah pusat.

"Berulang kali Presiden berikan contoh, (daerah) minta dibangunkan pelabuhan misalnya, tapi jalannya tidak bisa dibuat oleh daerah. Kemudian stunting misalnya, dianggap target nasional jadi tanggung jawab nasional saja, padahal itu yg kerjakan juga harus daerah juga," kata Suharso.

Pemerintah pusat, kata Suharso, sudah melakukan banyak intervensi untuk mencapai sasaran dalam RPJMN. Dia mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi untuk melengkapi upaya pemerintah pusat agar sasaran RPJMN tercapai.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah mengejar ketertinggalan indikator kesehatan yang terancam tidak tercapai jelang satu tahun berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kurniasih mencontohkan target penyelesaian kasus stunting di Indonesia yang terancam tidak tercapai.

Dia menilai pembangunan manusia dalam hal kesehatan masyarakat lebih penting. Pemerintah perlu lebih serius memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat karena ada banyak penggunaan anggaran yang bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas publik.