Melemahnya Kinerja Mesin Partai, Perlukah Indonesia Kembali ke Sistem Pemilu Tertutup?

Meski demikian, terlepas dampak buruk sistem proporsional terbuka bagi kinerja mesin parpol, sistem ini mampu lebih banyak memberikan ruang bagi penguatan partisipasi masyarakat. Dengan sistem terbuka, kompetisi politik menjadi semakin dinamis. Caleg pun dituntut lebih proaktif dan kreatif.

Sistem terbuka juga membuat anggota legislatif lebih bertanggung jawab terhadap konstituen. Sebab, masyarakat memegang mekanisme kontrol terhadap kinerja politikus dan parpol. Jika mekanisme kontrol ini dipindahkan ke parpol, maka pengawasan oleh masyarakat akan semakin tertutup dan hal tersebut menandakan penurunan kualitas demokrasi.

Perbaikan kelembagaan parpol

Jika berdebat tentang opsi sistem proporsional terbuka vis-a-vis tertutup, pertanyaan esensialnya adalah apakah arah konteks tata kelola pemilu dan demokrasi kita hari ini ingin memperkuat masyarakat sipil atau partai?

Jawabnya jelas, bahwa dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang harus diperkuat dan mendapatkan ruang kendali ketimbang parpol. Sementara itu, tugas parpol adalah meningkatkan citra dan dan memperkuat kinerja mesin politiknya agar bisa hadir menjadi institusi yang mandiri, kuat, dan bercitra baik.

Lalu, bagaimana caranya untuk bisa menciptakan aturan main yang sehat?

Pertama, untuk masyarakat.

Selama ini, masyarakat lebih banyak menjadi ceruk suara parpol. Padahal dalam mewujudkan demokrasi substantif, masyarakat bisa menjalankan peran aktif sebagai pengawas pemilu-di luar lembaga resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Contohnya dengan menggunakan media sosial. Masyarakat bisa mengekspos bentuk-bentuk kecurangan pemilu agar mendapatkan perhatian maupun diskusi publik yang intens. Sebab, persoalan yang viral dan mendapat perhatian luas dari warganet cenderung lebih cepat mendorong perbaikan.

Kedua, untuk pemerintah.

Pemerintah perlu mengkaji pendanaan politik per kapita. Ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan data biaya kampanye berdasarkan jenis dan daerah pemilihan, serta konteks sosial-demografi. Hasil perhitungan ini bisa dijadikan sebagai basis regulasi pembiayaan politik, regulasi ambang batas dana kampanye, subsidi, dan transparansi pembiayaan parpol di Indonesia. Misalnya, dengan mencontoh konsep "financial fair play" dalam sepak bola, pemerintah dapat menetapkan ambang batas dana-dana kampanye pemilu parpol dan caleg.

Ketika masalah pembiayaan dapat diatasi, sistem apa pun sejatinya tidak akan menjadi masalah baru bagi pelaksanaan proses politik di Indonesia.

Ketiga, untuk parpol.

Dalam menjaring caleg, parpol seharusnya tidak hanya melihat popularitas, kekuatan finansial, dan pemenuhan kuota. Parpol harus lebih fokus melihat kapasitas personal kandidat dalam memahami akar persoalan masyarakat.