Melemahnya Kinerja Mesin Partai, Perlukah Indonesia Kembali ke Sistem Pemilu Tertutup?

Andhik Beni Saputra, Universitas Andalas dan Azhari Setiawan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Secara kelembagaan, partai politik (parpol) memerlukan basis massa untuk menyokong eksistensinya. Tidak hanya sebagai sumber dukungan, basis massa merupakan komponen krusial untuk membuktikan bahwa mesin partai politik bekerja dengan baik dan mampu melakukan penetrasi ideologinya ke masyarakat.

Sayangnya, hasil-hasil studi tentang afiliasi ideologi pemilih ke parpol di Indonesia menunjukkan bahwa umumnya parpol tidak memiliki basis massa yang kuat. Survei Poltracking Indonesia pada Mei 2022, misalnya, menunjukkan masyarakat cenderung memilih figur personal (51,4%) ketimbang parpol (14,5%).

Tren ini terjadi karena rendahnya kesadaran politik, pendidikan politik, konsistensi dan kualitas kinerja partai secara institusi maupun lewat anggota legislatif dan pejabat eksekutifnya, hingga pada masalah menguatnya pragmatisme politik.

Fenomena ini bermula dari lemahnya sosialisasi politik parpol sendiri. Parpol terperangkap dalam bayang-bayang elit yang berambisi menduduki posisi pimpinan eksekutif, seperti menteri atau kepala lembaga. Alhasil, parpol hanya menjadi sarana untuk memenuhi keinginan elit partai dibanding memperkuat mesin politik organisasi untuk kebutuhan jangka panjang.

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, parpol tentunya harus bebenah dan lebih merawat basis massanya, mengingat masyarakat adalah pemangku kepentingan utama demokrasi.

Parpol dan dinamika elektoral

Sejak Pemilu 2009, Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka - pemilih dapat memilih daftar nama calon anggota legislatif (caleg) secara langsung.

Ini berbeda sistem proporsional tertutup yang berlaku selama 1971-1997. Pemilih hanya dapat memilih tanda gambar partai saja, sedangkan calegnya dipilih berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh mekanisme internal partai.

Sistem proporsional terbuka nyatanya telah membawa dampak besar terhadap dinamika politik nasional. Sistem ini memberikan otoritas pada pemilih untuk langsung memilih figur caleg, sehingga anggota legislatif terpilih lebih mampu bertanggung jawab kepada konstituennya.

Sistem ini kemudian membuat pemilih jadi lebih berdaulat atas parpol. Konsekuensinya, parpol terlihat kurang memiliki kendali atas kandidat terpilih. Parpol hanya menjadi "penyedia tiket" untuk caleg, tetapi kurang menyediakan dukungan berupa mesin politik untuk mendulang dukungan elektoral. Selama ini, caleg lebih banyak mengandalkan jaringan personalnya ketimbang mesin politik partai.

Inilah mengapa baru-baru ini - dan biasa terjadi menjelang pemilu - muncul wacana pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup. Tujuannya agar elit parpol semakin memiliki pengaruh besar terhadap caleg, sekaligus membawa jaringan patronase dan klientelisme caleg kepada kendali parpol. Patronase dan klientelisme merujuk pada hubungan politikus dan pemilih yang melibatkan pertukaran materi sebagai syarat dukungan politik.

Wacana pengembalian sistem proporsional tertutup juga terkait erat dengan maraknya politik uang di pemilu. Caleg dan parpol tentunya membutuhkan biaya besar dalam berlaga di kontes politik agar terpilih. Sistem proporsional terbuka membuat parpol tidak memiliki kendali penuh terhadap kadernya, bahkan sering bergantung secara finansial pada kader-kadernya sehingga penerapan aturan atau pun panduan pemilu tidak terpantau secara optimal.

Di daerah, banyak parpol tidak memiliki kader mumpuni yang tersebar merata di setiap daerah pemilihan (dapil). Seringkali partai justru "ditopang" dan "dibiayai" anggotanya. Ini menyebabkan fungsi kontrol kader menjadi tidak efektif dan efisien.