Butuh Sinergi Pusat dan Daerah

JAKARTA - Rencana pembangunan nasional harus turut menjadi rujukan atau acuan pemerintah daerah (pemda). Hal itu dimaksudkan agar sasaran dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai.

"Sasaran pembangunan nasional seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6).

Dalam kesempatan itu, Suharso memberikan penjelasan atas pernyataannya di Rapat Komisi XI DPR RI, Senin (5/6), bahwa terdapat 10 sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai pada 2024.

Suharso menjelaskan setiap sasaran pembangunan dalam RPJMN harus diimplementasikan dengan upaya yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia mencontohkan untuk program penurunan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), pemerintah pusat menargetkan tingkat stunting secara nasional menurun menjadi 14 persen pada 2024. Masing-masing daerah perlu mengacu pada target penurunan stunting di tingkat nasional tersebut. Pemerintah daerah juga perlu memiliki program yang terfokus untuk menurunkan stunting.

"Maka program stunting mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya harus 14 persen, 'ayo tempat saya berapa persen', 'paling tinggi 25 persen bagaimana caranya saya bisa ikut turun'," jelas Suharso.

Suharso mengatakan tidak sinkronnya rencana pembangunan daerah dan nasional jangan sampai terulang di waktu yang akan datang. "Itu satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan daerah, ke depan kita tidak bisa mengulang itu, jadi harus bareng dalam hal mencapai target nasional. Namanya saja sasaran pembangunan nasional artinya berlaku di seluruh bidang," ujarnya.

Dia mencontohkan saat puncak pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama secara erat dan sinkron untuk menurunkan tingkat kasus Covid-19, seperti dengan upaya vaksinasi. Upaya sinergi itu harus bisa diadaptasi pada program-program lainnya seperti imunisasi dasar lengkap.

Begitu pula dengan program-program untuk mencapai sasaran nasional yang lain seperti ketahanan pangan dan juga pembangunan jalan. Misalnya, dalam soal pembiayaan untuk perbaikan jalan di daerah yang akan dibantu pemerintah pusat melalui APBN.

Penguatan Ekonomi

Pada kesempatan lain, Pengamat Ekonomi dari Universitas Cenderawasih, Ferdinan Risamasu, mendorong pemerintah menindaklanjuti atau memanfaatkan hasil dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, sehingga masyarakat Bumi Cenderawasih dapat merasakan dampaknya. Ferdinan mengatakan, hasil dari KTT Asean ada tiga, salah satunya penguatan ekonomi di mana Pemerintah Provinsi Papua memiliki peluang untuk memperbaiki perekonomian pascapandemi Covid-19.

"Pemprov Papua memiliki peluang, namun bagaimana kesiapan daerahnya itu yang masih menjadi tugas pemerintah di sembilan kabupaten kota," kata Ferdinan di Jayapura, Papua.

Menurut Ferdinan, Papua kaya akan hasil alam, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan beberapa sektor lainnya. Namun, ia menilai bahwa perlu adanya pembinaan lebih lanjut agar produksinya dapat berjalan secara berkesinambungan. "Jika hasil-hasil tersebut bisa berkesinambungan, maka ini investor dari negara-negara Asean pasti akan tertarik," ujarnya.