Sekolah Swasta Tak Seharusnya Jadi Jawaban dari Masalah Sekolah Negeri

Pemilihan sekolah (school choice), kerap dianggap seolah sebagai fenomena yang netral. Meskipun school choice terlihat "membebaskan" di mana keluarga bisa menyekolahkan anaknya, perlu diingat bahwa kebebasan ini tidak terdistribusi secara merata ke seluruh keluarga dari kelas ekonomi berbeda.

Untuk bisa benar-benar bebas dalam memilih sekolah anak, orang tua tidak hanya butuh sumber daya finansial, melainkan juga sumber daya kultural.

Sumber daya finansial membuat orang tua mampu mencukupi kebutuhan anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik, misalnya mengirimkan anak ke les tambahan dan bersekolah di institusi bergengsi. Sementara, sumber daya kultural seperti pengetahuan tentang sekolah bergengsi dan sistem seleksi masuk sekolah yang kompleks, meningkatkan kemampuan orang tua untuk ikut berkompetisi mendapatkan sekolah bergengsi untuk anaknya.

Timpangnya sumber daya antara orang tua di kelompok ekonomi yang berbeda membuat school choice cenderung tidak adil.

Di Inggris, misalnya, studi menunjukkan bahwa anak-anak miskin yang mampu secara akademik pun tetap tidak memilih untuk belajar di sekolah yang lebih bergengsi. Ini bisa karena keterbatasan sumber daya, tapi bisa juga karena perasaan kurang berhak untuk bergabung dengan institusi bergengsi yang didominasi anak-anak dari ekonomi mampu - bahkan jika mereka mendapat bantuan, termasuk bantuan dana.

Kebijakan masuk sekolah tanpa seleksi akademik - seperti dalam sistem zonasi - bisa menekan faktor keluarga dalam pemilihan sekolah anak. Ini kemudian bisa mengurangi peran sekolah sebagai tempat reproduksi kelas sosial.

Sayangnya, di Indonesia, hingga enam tahun implementasinya, kebijakan tersebut lebih fokus meratakan sisi permintaan (murid yang masuk), ketimbang sisi suplai pendidikan (pemerataan kualitas sekolah). Tak heran jika masih banyak pihak yang menanyakan efektivitas kebijakan zonasi.

Juga merugikan kelompok menengah

Meskipun terlihat menguntungkan kelas menengah, memposisikan pendidikan sebagai barang privat bisa juga merugikan mereka.

Pertama, mengirimkan anak ke sekolah bergengsi membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit.

Keluarga kelas menengah tidak lagi bisa berharap pada single income (satu sumber pendapatan saja) untuk memastikan anak-anak mereka bisa belajar di sekolah berkualitas. Kedua orang tua bekerja bukan lagi jadi pilihan, namun menjadi keharusan di tengah tuntutan kebutuhan sekolah anak.

Kedua, tidak seimbangnya jumlah sekolah berkualitas dengan kebutuhan yang ada membuat kompetisi untuk mendapatkan sekolah, yang sebenarnya adalah hak, menjadi semakin sengit dan kompleks.

Tidak jarang, misalnya, orang tua harus mendaftarkan anaknya jauh hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Tentu kondisi ini menguras waktu dan emosi orang tua, khususnya ibu, yang biasanya mengemban tuntutan yang berat sebelah untuk menjalankan tugas-tugas pendampingan sekolah anak.