Sekolah Swasta Tak Seharusnya Jadi Jawaban dari Masalah Sekolah Negeri

Ketiga, anak-anak kelas menengah juga berpotensi kehilangan manfaat dari pertemanan lintas kelas ekonomi.

Di Indonesia, studi menunjukkan bahwa sekolah cenderung memunculkan segregasi siswa dari kelas ekonomi berbeda. Artinya, anak-anak dari ekonomi mampu belajar di tempat berbeda dengan anak-anak dari ekonomi kurang mampu.

Padahal, riset di AS menunjukkan bahwa anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah mendapatkan manfaat sosial dari pertemanan dengan anak-anak yang secara ekonomi lebih baik dari mereka. Lingkungan sosial yang seperti itu memberikan kesempatan kepada anak-anak miskin untuk memperoleh pengetahuan kultural serta keterampilan demi mendorong mobilitas sosial.

Sebaliknya, belajar di sekolah bergengsi bisa menumbuhkan perasaan lebih berhak dibandingkan kelompok lain. Homogenitas, terutama secara kelas ekonomi, rentan membuat anak menjadi kurang empatik dengan kondisi sekitar, sekaligus percaya dengan mitos-mitos meritokrasi - bahwa kesuksesan seolah buah dari bakat dan kerja keras semata.

Baru-baru ini, misalnya, riset di Inggris menunjukkan bahwa alumni sekolah swasta merupakan penyumbang suara untuk partai konservatif yang cenderung menentang kebijakan pemerataan untuk kelompok rentan.

Menghidupkan kembali sekolah publik

Pada akhirnya, memposisikan pendidikan sebagai barang privat mengancam keberlangsungan sekolah publik. Terbatasnya kualitas sekolah publik, apalagi jika dibandingkan dengan swasta bergengsi, membuat orang tua kelas menengah tidak lagi tertarik dengan sekolah publik.

Jika kelas menengah angkat kaki dari sekolah publik, ini tak hanya membuat fasilitas publik kehilangan aset kultural yang dimiliki kelas menengah, melainkan juga dukungan masyarakat untuk perbaikan dan perluasan fasilitas publik.

Padahal, ada banyak model bagaimana keluarga lintas kelompok ekonomi bisa bahu membahu mewujudkan inklusivitas jika berada di sekolah yang sama.

Studi di AS menunjukkan kehadiran orang tua kelas menengah di sekolah publik berpotensi mendorong keadilan untuk semua siswa. Posisi ekonomi dan sosial mereka yang kuat bisa mendorong advokasi kebijakan sekolah, termasuk untuk anak-anak lain yang orang tuanya punya keterbatasan pengalaman pendidikan. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta melalui paguyuban orang tua murid di berbagai sekolah.

Tapi, ini juga merupakan tuntutan mendesak bagi negara untuk segera memperluas akses dan kualitas sekolah publik di Indonesia. Tanpanya, pendidikan akan selamanya menjadi "zero-sum game" - di tengah bangku sekolah publik berkualitas yang terbatas, orang tua kaya dan miskin akan dipaksa berebut akses.

Semua orang tua pasti ingin pendidikan terbaik untuk anaknya. Ketika pendidikan masih terbatas dan tidak merata, pilihan orang tua untuk menyekolahkan anak ke sekolah bergengsi bisa dipahami. Apalagi jika pemangku kepentingan pun belum tentu percaya pada kualitas pendidikan sekolah publik yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya.

Jika yang punya sumber daya bisa lari dari sekolah publik, ke mana anak-anak kurang mampu bisa melarikan diri?